SMARTMAKASSAR.COM, MAKASSAR – Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai program UMKM dan Pesantren REWAKO 2026 sebagai langkah strategis mendorong penguatan sektor riil, khususnya UMKM dan pesantren, di tengah tantangan ekonomi global dan transformasi digital.
Kick off program yang digelar di Makassar, Minggu (27/4), menandai upaya berkelanjutan dalam menjawab isu utama perekonomian daerah, yakni rendahnya daya saing UMKM, keterbatasan akses pasar, serta belum optimalnya peran pesantren dalam ekosistem ekonomi produktif.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menegaskan bahwa program REWAKO dirancang sebagai pengembangan end-to-end, tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi mencakup proses seleksi, kurasi, pendampingan intensif hingga monitoring berkelanjutan.
“Penguatan UMKM dan pesantren menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah,” ujarnya.
Program REWAKO yang telah berjalan sejak 2022 terus diperkuat untuk menjawab dinamika ekonomi. Pada 2026, BI Sulsel mendorong perluasan akses pasar global melalui sinergi dengan Indonesia Trading House dan House of Bean Indonesia di luar negeri.
Selain itu, linkage dengan ritel modern diperkuat guna membuka akses UMKM ke rantai pasok yang lebih luas di pasar domestik.
Isu kemandirian ekonomi berbasis syariah juga menjadi perhatian melalui program Pesantren REWAKO. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat peran pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi produktif yang mendukung ketahanan pangan nasional serta terhubung dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada tahun ini, masing-masing kategori UMKM REWAKO, umum, petani, dan ekspor diikuti 75 peserta dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Secara kumulatif, sejak 2022 program ini telah melahirkan 517 UMKM binaan. Sementara itu, Pesantren REWAKO diikuti oleh 30 pesantren.
Sejalan dengan isu digitalisasi ekonomi, BI Sulsel juga meluncurkan program Onboarding UMKM Go Digital 2026 yang diikuti 30 pelaku usaha. Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi usaha dan memperluas akses pasar.
Rizki menambahkan, ke depan BI Sulsel akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pelaku usaha untuk memastikan UMKM dan pesantren mampu naik kelas dan berdaya saing global.
Langkah ini dinilai krusial mengingat UMKM dan pesantren memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi kerakyatan, sekaligus penopang stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
