MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar memperkuat langkah pencegahan tawuran antarkelompok dengan mengintensifkan patroli malam, mengaktifkan kembali pos ronda, hingga menambah kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan konflik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan pengawasan wilayah serta memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Instruksi tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore.
Rapat itu turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar beserta para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran asisten dan staf ahli.
Munafri menegaskan, penanganan tawuran tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan. Pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan harus terlibat aktif dengan turun langsung ke masyarakat, membangun komunikasi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) membutuhkan tindakan nyata dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar koordinasi di atas meja.
“Kejadian marak belakangan ini, perlu ditangani bersama-sama, karena itu, Pemerintah kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan memastikan persoalan ini bisa diselesaikan,” tegas Munafri.
Munafri meminta camat dan lurah, terutama di wilayah yang rawan terjadi tawuran, agar lebih intensif memantau kondisi lingkungan, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mengidentifikasi akar persoalan yang memicu konflik.
Ia juga mengingatkan agar upaya pencegahan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah setempat di lokasi terjadinya bentrokan. Camat dan lurah di wilayah sekitar harus ikut meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah konflik meluas ke kawasan lain.
“Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Makassar akan mengintensifkan patroli malam dengan melibatkan camat, lurah, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Selain patroli, penguatan sistem keamanan lingkungan juga dilakukan melalui pembenahan pos ronda dan titik kumpul warga. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Munafri menilai, keberadaan pos ronda dan komunikasi aktif antarwarga memiliki peran penting dalam membangun kewaspadaan bersama di tingkat lingkungan.
Pemerintah kota juga membuka peluang penambahan CCTV di kawasan yang dinilai rawan konflik. Para camat diminta segera melaporkan kebutuhan pengawasan di wilayah masing-masing agar dapat ditindaklanjuti.
“Kalau ada wilayah yang kekurangan CCTV, sampaikan kepada camat dan secepatnya akan kita eksekusi,” tegasnya.
Warga Diingatkan Tidak Terpancing Provokasi
Selain memperkuat pengawasan, Munafri meminta aparat keamanan menindak tegas pihak luar yang terbukti terlibat dalam memprovokasi konflik antarkelompok.
Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpancing provokasi di media sosial. Konten berupa tantangan, saling ejek, hingga ajakan berkelahi dinilai berpotensi memperkeruh situasi dan memicu bentrokan.
Menurut Munafri, konflik antarkelompok terkadang bermula dari persoalan kecil atau ketersinggungan yang tidak diselesaikan dengan baik, kemudian berkembang menjadi perkelahian.
Karena itu, pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemberdayaan warga harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Pemerintah kota, lanjutnya, juga akan mengintensifkan kegiatan positif di tengah masyarakat agar energi generasi muda dapat disalurkan melalui aktivitas yang produktif.
“Tidak ada untungnya berkelahi sesama kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mencegah provokasi, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif,” serunya.
Munafri menilai, tawuran yang berulang di tengah masyarakat membutuhkan penanganan menyeluruh. Upaya penyelesaian tidak cukup hanya dengan menghentikan bentrokan ketika terjadi, tetapi juga harus disertai pencegahan dini, penindakan terhadap pelaku kekerasan, serta pemulihan hubungan sosial antarkelompok yang bertikai.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah langkah yang perlu diperkuat dalam penanganan konflik, mulai dari upaya preventif hingga pemulihan pascakonflik.
Pada tahap pencegahan, pemerintah bersama aparat keamanan perlu meningkatkan patroli, memetakan titik rawan, mengaktifkan pos ronda, serta membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat.
Edukasi mengenai hukum dan toleransi kepada generasi muda juga perlu diperkuat. Selain itu, dialog terbuka antarkelompok dinilai penting untuk mengantisipasi kesalahpahaman agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Dialog terbuka antarkelompok juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan mencegah persoalan kecil berkembang,” bebernya.
Sementara itu, pada tahap pemulihan, pemerintah kecamatan dan kelurahan didorong memfasilitasi rekonsiliasi untuk memperbaiki hubungan sosial yang sempat retak akibat konflik.
Penyediaan ruang interaksi yang positif juga diharapkan dapat membangun kembali komunikasi antarkelompok sekaligus mencegah terulangnya bentrokan serupa.
Munafri menegaskan, pendekatan terpadu diperlukan agar penanganan tawuran di Makassar tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga menyentuh akar persoalan di tengah masyarakat.
Melalui kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga, upaya pencegahan diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang.
“Upaya ini tidak sekadar untuk meredam konflik yang telah terjadi, tetapi juga memperkuat deteksi dini, mengantisipasi potensi tawuran, dan memutus mata rantai kekerasan demi menjaga Kota Makassar tetap aman dan kondusif,” katanya.
“Tujuan utama langkah kita lakukan, bukan hanya meredam konflik yang sudah terjadi, melainkan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di lingkungan masing-masing,” tambah Appi.
Munafri berharap, penguatan patroli malam, pengaktifan pos ronda, penambahan CCTV di titik rawan, serta sinergi pemerintah dan aparat keamanan dapat membantu mendeteksi potensi tawuran sejak dini.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif, sekaligus memutus mata rantai kekerasan antarkelompok secara berkelanjutan. .
About the Author
