JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperluas akses keuangan masyarakat usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Wali Kota yang akrab disapa Appi tersebut menghadiri kegiatan bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Munafri mengatakan, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden mengenai strategi mempercepat akses keuangan yang berkelanjutan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden (Pak Prabowo) sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Menurutnya, Rakornas TPAKD menjadi momentum strategis bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat kebijakan daerah, khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Ia menegaskan, berbagai arahan Presiden akan menjadi perhatian pemerintah kota untuk ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan di Makassar.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Munafri berharap, hasil Rakornas TPAKD dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor keuangan. Dengan demikian, kebijakan perluasan akses keuangan tidak hanya menjadi program di tingkat kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha produktif.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Rakornas TPAKD sendiri mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat koordinasi dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap layanan dan produk keuangan.
Dalam kegiatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan dewan tersebut diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Presiden juga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Menurutnya, keberadaan tim tersebut merupakan pencapaian kelembagaan yang patut diapresiasi dalam upaya memperluas akses keuangan masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Kepala Negara turut menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
Prabowo menekankan bahwa perluasan akses keuangan harus menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang profesi dan sektor ekonomi. Penerima manfaat, kata dia, berasal dari kalangan pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2026, Pemkot Makassar diharapkan dapat semakin memperkuat langkah konkret dalam memperluas inklusi keuangan, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
