SOPPENG, SMARTMAKASSAR.COM – Tingkat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Selatan tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional, sementara akses terhadap layanan keuangan sudah sangat luas. Kesenjangan inilah yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memperluas edukasi keuangan ke daerah, salah satunya di Kabupaten Soppeng, Senin (19/10).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, literasi keuangan Sulawesi Selatan berada di angka 61,03 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 94,27 persen. Sebagai pembanding, literasi keuangan nasional tercatat 69,57 persen dan inklusi keuangan nasional 93,61 persen.
Artinya, hampir seluruh warga Sulsel sudah mengakses layanan keuangan, tetapi pemahaman mereka terhadap produk dan risikonya belum sebanding. Kondisi ini membuka celah bagi masyarakat menjadi korban penawaran keuangan yang tidak wajar maupun praktik ilegal.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa literasi keuangan kini menjadi kebutuhan dasar setiap warga negara.
“Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, mengelola keuangan dengan baik, dan memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab,” ujar Muchlasin.
Menurut Muchlasin, keberhasilan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
“Masyarakat yang cerdas secara finansial akan melahirkan keluarga yang tangguh, pelaku usaha yang semakin produktif, serta daerah dengan fondasi ekonomi yang lebih kuat,” katanya.
Kegiatan edukasi bertema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” itu turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
Andi Yuliani Paris menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan harus menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari warga perkotaan dan perdesaan, pelaku UMKM, keluarga, hingga generasi muda.
“Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk perbankan atau lembaga keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, memahami pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan keuangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemahaman yang baik membuat masyarakat tidak mudah terpengaruh penawaran yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, terhindar dari praktik keuangan ilegal, serta mampu melindungi diri dan keluarga dari potensi kerugian finansial.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat didorong untuk bersikap kritis sebelum menggunakan produk keuangan. Warga diminta memahami informasi dan ketentuan yang berlaku, memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk atau layanan, serta tidak tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.
OJK Sulsel Sulbar menyatakan akan terus memperkuat sinergi dalam memperluas akses edukasi keuangan agar masyarakat semakin cakap mengambil keputusan keuangan dan memiliki ketahanan finansial yang lebih baik.
