MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi pembangunan Kota Makassar melalui tujuh program prioritas yang terangkum dalam Sapta MULIA saat berbagi pengalaman kepemimpinan dengan Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026).
Paparan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA) bagi Praja Muda Angkatan XXXVI IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa. Dalam kesempatan itu, Munafri mengulas berbagai upaya pemerintah kota dalam membangun tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong Makassar menjadi kota cerdas atau smart city.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia. Namun, ia berharap peran tersebut tidak berhenti sebatas menjadi pintu masuk menuju wilayah Indonesia timur.
“Kota Makassar tetap menjadi pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Saya tidak mau Kota Makassar ini hanya menjadi pintu gerbang. Saya mau Kota Makassar ini menjadi ruang tamu Indonesia,” kata Munafri.
Menurutnya, Makassar memiliki potensi besar untuk berkembang meskipun tidak ditopang sumber daya alam yang melimpah maupun lahan pertanian yang luas. Dengan wilayah sekitar 175,77 kilometer persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa, perekonomian kota bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, konektivitas, serta kualitas sumber daya manusia.
Dalam pemaparannya, Munafri menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 7,04 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 6,61 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 85,66, tingkat kemiskinan sebesar 4,24 persen berdasarkan data BPS yang dipaparkannya, dan tingkat pengangguran terbuka tercatat 9,60 persen.
Ia menegaskan, capaian tersebut perlu diikuti pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Munafri juga menyoroti pentingnya keberagaman dan toleransi sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang aman, nyaman, serta terbuka bagi seluruh kalangan.
“Makassar harus menjadi kota untuk semua. Kota yang melayani masyarakatnya tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya,” ujarnya.
Di hadapan para praja, Munafri kemudian menguraikan tujuh program prioritas Sapta MULIA yang dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan publik dan pembangunan perkotaan.
1. Lontara Plus, integrasi layanan digital
Program pertama adalah Lontara Plus, platform digital terintegrasi yang dikembangkan untuk menyatukan berbagai layanan dan aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD).
Munafri mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 350 aplikasi yang berjalan secara terpisah di lingkungan Pemkot Makassar. Melalui Lontara Plus, pemerintah berupaya mengintegrasikan layanan, pengelolaan data, serta pemantauan kinerja agar lebih efektif.
Platform tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, yang diharapkan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
“Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya,” ungkapnya.
2. Makassar Creative Hub, ruang pengembangan kreativitas
Program kedua adalah Makassar Creative Hub, fasilitas pengembangan keterampilan dan kreativitas yang menyasar generasi muda.
Program ini menyediakan pelatihan gratis dalam berbagai bidang, mulai dari tata rias, barista, hingga keterampilan lain yang dapat mendukung kesiapan memasuki dunia kerja.
Saat ini, Makassar Creative Hub beroperasi di kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemkot Makassar juga menargetkan penambahan lokasi secara bertahap untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan.
Munafri menambahkan, program tersebut turut membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Apple Academy dan Netflix, untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Makassar.
3. Perluasan akses air bersih
Program ketiga berfokus pada peningkatan akses air bersih bagi masyarakat. Pemkot Makassar berupaya memberikan sambungan air bersih secara gratis kepada warga yang belum memperoleh akses layanan perpipaan, disertai pembenahan jaringan distribusi.
Menurut Munafri, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata. Upaya tersebut juga penting untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi kemarau berkepanjangan dan menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.
4. Seragam sekolah gratis bagi siswa
Program keempat berupa pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Makassar. Program tersebut masih dalam proses pelaksanaan, dengan target penerima sebanyak 33.000 anak.
Munafri menjelaskan, bantuan seragam tidak hanya bertujuan menunjang kebutuhan pendidikan, tetapi juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, sehingga anggaran keluarga dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya.
“Yang kami lakukan adalah mengurangi beban rumah tangganya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli seragam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” jelasnya.
5. Pengelolaan sampah dari sumbernya
Program kelima menitikberatkan pada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan bank sampah unit, serta pemanfaatan sampah menjadi kompos dan produk bernilai ekonomi.
Munafri menilai, penanganan sampah tidak cukup hanya dengan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar sampah dapat dikelola secara produktif sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.
Pemkot Makassar juga mendorong pengelolaan TPA Tamangapa, pemanfaatan kompos untuk pertanian perkotaan atau urban farming, serta pengembangan energi dari gas metana sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular.
6. Makassar Berjasa, perlindungan bagi pekerja rentan
Program keenam adalah Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan kelompok masyarakat tanpa penghasilan tetap.
Dalam paparannya, Munafri menyebut program ini mencakup perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 81.000 pekerja rentan, termasuk pekerja di sektor keagamaan. Selain itu, sekitar 45.000 warga disebut mendapatkan jaminan hari tua.
Menurutnya, perlindungan sosial diperlukan untuk membantu menjaga kondisi ekonomi keluarga ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
“Ini penting. Inilah jaminan sosial yang harus kita jalankan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tuturnya.
7. Pembangunan Stadion Makassar
Program ketujuh adalah pembangunan Stadion Makassar yang dirancang tidak hanya sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi baru.
Munafri menjelaskan, keberadaan stadion berpotensi mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, perdagangan, dan usaha di kawasan sekitarnya.
Berbekal pengalamannya sebagai mantan CEO PSM Makassar, ia menilai fasilitas stadion dengan standar yang memadai diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional.
Ia menyebut pembangunan stadion ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui pemaparan Sapta MULIA, Munafri berharap para Praja Muda IPDN dapat memahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan perencanaan yang terarah, inovasi, serta kemampuan merespons kebutuhan masyarakat.
Pengalaman pembangunan di Makassar tersebut menjadi bagian dari pembelajaran mengenai penerapan kebijakan daerah, mulai dari transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
Dalam kegiatan itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten III, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bagian Protokol, serta Camat Tamalate.
About the Author
