MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) agar target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Dahyal serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Mohammad Roem. Sementara rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Abdul Hafid bersama jajaran.
Abdul Hafid menjelaskan, audiensi tersebut bertujuan mempererat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar sekaligus memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkot Makassar, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang selama ini membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, BPS berharap Pemerintah Kota Makassar dapat mengoptimalkan pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media publikasi Sensus Ekonomi 2026.
Dalam paparannya, BPS juga menegaskan seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Penjelasan tersebut diberikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap karena mengira berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Selain itu, BPS menyampaikan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung selama 36 menit, berdasarkan hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyambut baik langkah BPS membangun koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
Aliyah juga menanyakan batas akhir pelaksanaan pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan dukungan selama proses pendataan berlangsung.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya.
Pada akhir pertemuan, Pemkot Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pendataan agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani bersama.
About the Author
