JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai strategi menghadapi meningkatnya kompleksitas risiko global sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Penguatan tersebut menjadi fokus utama dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang digelar di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan, tata kelola yang kuat menjadi kunci agar kebijakan dan strategi pembangunan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia.
Menurut dia, sektor keuangan saat ini menghadapi tantangan risiko yang semakin dinamis, mulai dari ancaman siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga dampak perubahan iklim.
Karena itu, konsep Governance, Risk, and Compliance (GRC) tidak lagi dipandang sebatas pemenuhan aturan, tetapi menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Penguatan GRC menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang tangguh, akuntabel, dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan,” kata Sophia.
Dorong Kepercayaan Investor
Perwakilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, menegaskan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan investor.
Menurutnya, future-ready governance harus mampu mendeteksi dan mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah tekanan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Ferry.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai transformasi digital harus diiringi tata kelola yang kuat agar mampu menjadi penggerak produktivitas nasional.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan digitalisasi bukan hanya tujuan akhir, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
“Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Diikuti 20 Ribu Peserta
RGS 2026 menghadirkan berbagai diskusi terkait transparansi organisasi, budaya berbasis nilai (value-driven culture), serta strategi penguatan tata kelola di tengah perubahan lingkungan bisnis.
Forum tersebut menghadirkan pakar dan praktisi GRC dari berbagai institusi nasional maupun internasional, termasuk perwakilan perusahaan teknologi, industri jasa keuangan, akademisi, dan organisasi global.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid itu diikuti lebih dari 20.000 peserta yang terdiri dari pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, asosiasi profesi, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Selain forum diskusi, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema “Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future” yang diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di Indonesia.
Melalui RGS 2026, OJK menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk membangun sektor keuangan yang lebih tangguh, inovatif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
About the Author
