MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Krisis air bersih akibat kekeringan di Kota Makassar terus mendapat penanganan serius. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar kini memperluas distribusi air bersih hingga 161 titik yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak.
Perluasan pelayanan tersebut dilakukan menyusul instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar penanganan kekeringan dilakukan secara cepat dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.
Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, mengatakan berdasarkan data rencana distribusi per Kamis (10/9/2026), sebanyak 13.573 kepala keluarga (KK) atau 33.641 jiwa menjadi sasaran pelayanan air bersih.
“Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi,” kata Fadli.
Menurutnya, distribusi air bersih saat ini telah menjangkau delapan kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Kecamatan Makassar.
Sebaran titik pelayanan hampir merata di sejumlah kelurahan pada kecamatan tersebut. Kebutuhan air bersih juga tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman, tetapi mencakup perumahan, rusunawa, hingga kawasan padat penduduk.
“Jadi hari ini kita menyalurkan 161 titik. Atau 14.451 rumah, atau 13.573 KK. Total jiwa itu 33.641 jiwa yang terdata di kami untuk penyaluran per hari ini,” jelasnya.
Fadli menyebut meningkatnya jumlah penerima menunjukkan kebutuhan air bersih warga terus bertambah seiring kekeringan yang masih berlangsung.
Salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar berada di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo. Berdasarkan data rencana distribusi, sekitar 1.000 jiwa di wilayah tersebut menjadi penerima pelayanan air bersih.
Sejumlah titik lainnya di Kecamatan Tallo, Panakkukang, Biringkanaya, dan Tamalanrea juga mencatat jumlah keluarga dan jiwa yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah signifikan.
Untuk memperkuat distribusi, BPBD Makassar juga menyiapkan tandon air di sejumlah lokasi. Hingga saat ini, sebanyak 114 tandon telah disuplai dari total rencana 173 titik tandon.
“Jadi kita menyiapkan, hari ini sampai saat ini sudah ada 114 tandon yang kita suplai di titik-titik, dari total 173 titik yang akan kita suplai,” terangnya.
Fadli menjelaskan, keberadaan tandon menjadi bagian penting dalam sistem distribusi karena berfungsi sebagai perpanjangan tangan pelayanan air kepada masyarakat.
Dengan sistem tersebut, air yang dibawa menggunakan armada tangki dapat ditampung terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada warga di sekitar titik pelayanan.
BPBD juga terus memetakan kebutuhan pendukung di lapangan. Beberapa lokasi membutuhkan mesin dan selang panjang, sementara titik lainnya telah memiliki peralatan atau masih memerlukan tambahan tandon.
“Pada prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, data titik distribusi ini terus diperbarui berdasarkan laporan asesmen dari para anggota,” tegas Fadli.
Ia menambahkan, jumlah titik distribusi masih sangat mungkin bertambah. Penambahan akan disesuaikan dengan hasil asesmen dan laporan lapangan mengingat kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung.
“Jumlah titik ini bisa jadi bertambah karena seiring dengan kekeringan yang cukup panjang ini sampai saat ini masih terus berlanjut,” katanya.
BPBD Makassar juga menyederhanakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih.
Fadli mengimbau warga tidak perlu melapor secara individual apabila mengalami kesulitan mendapatkan air. Kebutuhan tersebut dapat disampaikan melalui RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di wilayah masing-masing.
“Setiap warga yang bisa melaporkan tentang ini yaitu boleh RT, RW, atau Kaltana. Kami menganggap bahwa itu bisa menjadi lebih sederhana,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme pelaporan secara kolektif akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi sekaligus memetakan kebutuhan warga secara lebih terukur.
Laporan dapat diteruskan kepada pemerintah melalui sejumlah kanal, termasuk layanan darurat 112, Lontara Plus, hotline BPBD Makassar di nomor 08155112112, serta formulir online distribusi air bersih.
Masyarakat juga dapat mengakses formulir pengajuan melalui https://bit.ly/FormDistribusiAirBersih2026.
“Artinya, kalau setiap warga yang langsung, bisa jadi menjadi tidak terkondisi. Jadi kami berharap warga yang di wilayahnya ada, bisa melapor ke RT-nya, RW-nya, atau Kaltana setempat, sehingga nanti mereka yang melapor ke kami,” ujarnya.
Fadli menegaskan penanganan kekeringan di Kota Makassar dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, BPBD tidak mungkin menangani persoalan kekeringan seorang diri. Distribusi air bersih membutuhkan dukungan lintas perangkat daerah, instansi, TNI, relawan, dunia usaha, pemerintah pusat, hingga pemerintah provinsi.
Sejumlah unsur yang terlibat antara lain Damkarmat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, relawan, serta BBWS Pompengan Jeneberang.
Dukungan juga datang dari sejumlah perusahaan yang membantu menyediakan armada truk maupun tenaga untuk memperkuat operasi distribusi air bersih.
“Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, karena ini persoalan kita, persoalan Kota Makassar,” tegas Fadli.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperluas cakupan pelayanan, terutama di tengah meningkatnya jumlah titik yang membutuhkan pasokan air.
BPBD secara berkala mengevaluasi titik distribusi, kapasitas armada, ketersediaan sumber air, tandon, selang, mesin, serta berbagai peralatan pendukung lainnya.
Fadli mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan agar penanganan bencana kekeringan dilakukan dengan prinsip respons cepat.
BPBD menjadi salah satu garda terdepan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama status darurat kekeringan berlangsung.
“Pak Wali selalu katakan bahwa kita harus respons cepat dalam setiap bencana kekeringan,” tuturnya.
“Artinya, untuk penanganan kekeringan ini BPBD garda terdepan bersama semua stakeholder dengan status darurat kekeringan Makassar, kita harus mengawal ini sampai kekeringan berakhir,” sambung Fadli.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat harus menunggu hingga kondisi semakin sulit untuk memperoleh air bersih.
Selama status tanggap darurat berlangsung, distribusi akan terus dilakukan dan titik pelayanan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Bagi BPBD, distribusi air bersih bukan sekadar bantuan darurat, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah kondisi kekeringan.
“161 titik hari ini bukan sekadar angka. Di balik setiap titik terdapat keluarga, warga, dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” kata Fadli.
Selain penanganan darurat melalui distribusi air bersih, Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan langkah jangka panjang agar persoalan kekeringan tidak terus bergantung pada pasokan air menggunakan armada tangki.
Fadli mengatakan Wali Kota Munafri Arifuddin telah mengarahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyiapkan pembangunan sumur bor dalam di sejumlah wilayah yang membutuhkan.
Menurutnya, sumur bor dalam diharapkan dapat memperkuat ketersediaan sumber air sekaligus mendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan terdampak.
“Pak Wali juga mengakomodir itu dengan untuk jangka panjangnya memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar sejumlah kawasan nantinya memiliki sumber air yang lebih mandiri.
“Pada saat tersuplai SPAM-SPAM di daerah-daerah yang titik ini, mereka bisa mandiri. Jadi air bisa terproduksi oleh mereka sendiri tanpa masalah,” katanya.
BPBD Makassar memastikan operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) Kekeringan akan terus bergerak mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dengan prinsip cepat datang, tepat sasaran, dan memastikan air sampai kepada warga.
Dengan menggabungkan penanganan darurat dan pembangunan infrastruktur sumber air, Pemkot Makassar berharap persoalan kekeringan dapat ditangani secara lebih berkelanjutan.
“Masalah kekeringan ini bisa kita atasi, mungkin tahun-tahun selanjutnya sudah bisa kita atasi sendiri,” pungkasnya.
About the Author
