JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah kepulauan mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemkot Makassar menerima penghargaan dari KompasTV sebagai daerah yang peduli terhadap akses dan infrastruktur pendidikan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi dalam acara puncak HUT ke-15 KompasTV di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri dalam menyediakan akses pendidikan yang layak dan merata melalui pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin pemerintah.
Menurutnya, pendidikan gratis tidak semata-mata berkaitan dengan pembebasan biaya sekolah. Program tersebut harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” ujar Munafri saat dimintai tanggapan, Kamis (10/9/2026).
“Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan,” lanjutnya.
Munafri mengatakan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian serius Pemkot Makassar. Menurut dia, pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan menjadi basic untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai,” katanya.
Tak hanya fasilitas sekolah, perhatian juga diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan. Munafri menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari dukungan terhadap para tenaga pendidik.
“Perhatian kita juga kepada para guru dan tenaga pengajar. Ini akan menjadi fokus kita dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar,” tuturnya.
Upaya pemerataan pendidikan juga diarahkan ke wilayah kepulauan. Pemkot Makassar memastikan kualitas layanan pendidikan di kawasan tersebut tidak tertinggal dibandingkan sekolah yang berada di daratan.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian perhatian khusus terhadap tunjangan guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan.
Munafri menjelaskan, skema tunjangan kini diarahkan berdasarkan zona jarak penugasan. Artinya, guru yang bertugas di lokasi lebih jauh akan mendapatkan dukungan tunjangan yang lebih besar.
“Untuk pulau itu adalah memastikan tunjangan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan zona jauh. Sebelumnya itu ada, tapi rata untuk semua,” jelasnya.
Menurut Appi, penyesuaian tunjangan berdasarkan jarak merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada guru yang bertugas di wilayah dengan tantangan akses lebih besar.
“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” katanya.
“Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan,” sambungnya.
Selain memberikan insentif bagi tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga melakukan pembenahan sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan.
Sejumlah sekolah telah mendapatkan revitalisasi yang mencakup bangunan, meubelair, serta fasilitas penunjang pembelajaran.
Wilayah yang telah mendapat perhatian antara lain Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.
Di Lakkang, revitalisasi dilakukan terhadap sekolah tingkat SD dan SMP. Pembenahan tidak hanya menyasar kondisi bangunan, tetapi juga kelengkapan meubelair dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.
Pembenahan serupa dilakukan di Barrang Lompo dan Barrang Caddi. Sementara di Bone Tambu, pemerintah memberikan perhatian terhadap kerusakan sekolah yang disebabkan abrasi.
“Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan,” kata Munafri.
Ia menyebut hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan Pemkot Makassar.
Ke depan, pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya diarahkan pada pembangunan ruang kelas maupun perbaikan gedung sekolah.
Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan untuk jaringan listrik, akses internet, hingga pemanfaatan energi melalui solar panel.
Menurut Munafri, dukungan tersebut diperlukan agar fasilitas pembelajaran di sekolah kepulauan semakin setara dengan sekolah yang berada di wilayah daratan.
“Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan,” terang Munafri.
Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah kepulauan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kenyamanan tenaga pendidik dalam menjalankan tugas.
Munafri berharap seluruh program tersebut mampu memastikan anak-anak di wilayah kepulauan mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan siswa di wilayah perkotaan.
“Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah,” pungkasnya.
