MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Wajah kawasan pusat Kota Makassar bakal ditata dengan konsep pedestrian yang lebih ramah pejalan kaki. Pemerintah Kota Makassar mulai mendesain sekaligus membangun jalur pedestrian terintegrasi sebagai proyek percontohan untuk menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan inklusif.
Proyek tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi trotoar, tetapi juga mengintegrasikan akses pejalan kaki dengan moda transportasi publik serta memenuhi kebutuhan kelompok disabilitas.
Salah satu kawasan yang dipilih sebagai proyek percontohan berada di sepanjang Jalan Balaikota menuju Jalan MH Thamrin, Makassar. Sejumlah titik lainnya juga akan dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat aktivitas pejalan kaki.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai mengikuti rapat koordinasi terkait expose desain pedestrian Kota Makassar di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (3/9/2026).
Munafri mengatakan, pembangunan pedestrian merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan ruang kota yang lebih aman, nyaman, ramah lingkungan, serta dapat diakses seluruh masyarakat.
“Tujuan utamanya tentu menyediakan fasilitas jalan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi pejalan kaki,” ujarnya.
“Terlebih lagi bagi disabilitas. Sehingga pembangunan ini mengubah wajah kota menjadi lebih ramah lingkungan,” tambah Munafri.
Menurutnya, sejumlah jalur pedestrian di Kota Makassar saat ini masih membutuhkan pembenahan. Kondisi trotoar yang rusak membuat fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Karena banyak sekali pedestrian di Makassar ini yang rusak. Artinya, pedestrian tersebut hanya terpajang saja dan tidak diutilisasi dengan baik,” katanya.
Pemkot Makassar, lanjut Munafri, ingin memastikan pedestrian yang dibangun benar-benar berfungsi sebagai ruang berjalan kaki dan dapat digunakan masyarakat secara aman serta nyaman.
“Kita menginginkan pedestrian di Makassar ini benar-benar nantinya dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki dengan aman dan nyaman,” tuturnya.
Selain pejalan kaki, desain tersebut juga akan memperhatikan kebutuhan masyarakat disabilitas agar pembangunan pedestrian dapat mendukung terwujudnya Makassar sebagai kota yang inklusif.
“Selain itu, tentu juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa kota ini adalah kota yang inklusif,” sambungnya.
Untuk tahap awal, kawasan Jalan Balaikota hingga Jalan MH Thamrin dipilih sebagai lokasi proyek percontohan. Sejumlah bagian pedestrian di kawasan tersebut saat ini telah memasuki tahap pembongkaran.
Munafri mengatakan, hasil pembangunan di kawasan tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk pengembangan jalur pedestrian di ruas jalan lainnya, terutama kawasan yang memiliki tingkat aktivitas pejalan kaki tinggi.
“Nah, itu nanti akan menjadi proyek percontohan terlebih dahulu. Nanti kita lihat untuk disambungkan ke jalur-jalur yang memang beban (load) pejalan kakinya tinggi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas itu menjelaskan desain pedestrian akan mengutamakan fungsi utamanya sebagai ruang bagi masyarakat untuk berjalan kaki.
Fasilitas tersebut juga akan mengakomodasi pengguna stroller serta kebutuhan aksesibilitas lainnya.
“Pedestrian tersebut memang dipergunakan agar orang bisa berjalan kaki, lalu ada stroller di atasnya. Kemudian di bagian luarnya ada pembatas berupa tanaman,” tuturnya.
Terkait ukuran pedestrian, Munafri memastikan lebar trotoar tidak akan dibuat seragam di setiap ruas jalan. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan kondisi serta luas jalan masing-masing kawasan.
“Ada beberapa, kita sesuaikan dengan jalan, tergantung pada luasan jalannya. Jadi, tidak semua jalan memiliki lebar pedestrian yang sama,” jelasnya.
Dalam proses pembangunan, Pemkot Makassar masih harus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait keberadaan utilitas yang berada di sepanjang jalur pedestrian.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah tiang dan gardu listrik yang berada di sejumlah titik pembangunan. Pemkot akan berkoordinasi dengan PT PLN untuk membahas penataan utilitas, akses, hingga aspek estetika kawasan.
“Sedang proses pembongkaran. Namun, ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan juga dengan pihak-pihak terkait. Contohnya tiang listrik dan gardu-gardu listrik yang harus kita bicarakan dengan pihak PLN,” kata Munafri.
“Makanya kami akan berbicara dengan pihak PLN karena ini menyangkut masalah akses dan estetika secara keseluruhan,” tambahnya.
