MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak kalangan akademisi dan cendekiawan memperkuat peran dalam mengawal arah pembangunan Kota Makassar. Ia menilai keterlibatan kaum intelektual penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah memiliki landasan pemikiran yang kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Dialog Kebangsaan dan Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Majelis Kajian Pembangunan (MKPD) Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (CIDeS ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Sulawesi Selatan di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan itu dihadiri Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Arismunandar, Wakil Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof Andi Tamsil, Ketua Dewan Pakar CIDeS ICMI Orwil Sulsel Prof Abd Hamid Paddu, Ketua CIDeS ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi Culla, sejumlah guru besar, serta peserta dialog publik dan rapat kerja.
Munafri mengatakan, pemerintah membutuhkan mitra strategis dari kalangan akademisi dan cendekiawan untuk menguji sekaligus mengawal berbagai program pembangunan agar tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
“Pemerintah tentu tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah butuh counterpart yang baik untuk memastikan seluruh program-program ini bisa berdampak dan berkualitas kepada masyarakat,” kata Munafri.
Menurutnya, CIDeS ICMI memiliki posisi penting dalam mempertemukan gagasan akademis dengan kebutuhan implementasi pembangunan di lapangan. Karena itu, ia berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi program dan agenda strategis bagi Kota Makassar.
Dalam sesi diskusi, Munafri turut menanggapi pandangan mengenai pendekatan pembangunan masyarakat yang dinilai membutuhkan penguatan edukasi. Ia sepakat bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang lebih baik.
Namun, kata dia, edukasi pembangunan masyarakat tidak cukup hanya berorientasi pada aspek pengetahuan. Pendidikan karakter dan budaya harus menjadi bagian penting sejak usia dini.
Munafri menilai sejumlah persoalan sosial, termasuk rendahnya kepatuhan terhadap aturan, berkaitan erat dengan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengontrol diri.
“Saya sepakat sekali bahwa pendekatannya ini pendidikan. All about the education,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pembentukan karakter dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk penguatan adab, etika, budaya lokal, dan pendidikan agama dalam pendidikan dasar.
“Makanya, saya datang ke UNM untuk minta tolong saya, kita merubah kurikulum pendidikan dasar kita. Masukkan pendidikan adab, etika, konten lokal ke dalam pendidikan kita, tambahkan pelajaran agama. Kenapa? Karena dimulai dari hal-hal yang kecil,” katanya.
Sejalan dengan berbagai terobosan pemerintah di bidang pendidikan, Munafri juga meminta kalangan cendekiawan ikut mengukur efektivitas program pemerintah, termasuk program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, sebuah kebijakan tidak cukup hanya dirancang dan dilaksanakan. Dampaknya harus dapat diukur dalam periode tertentu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Dibutuhkan profesor-profesor, bapak-bapak, kolaborasi akademis yang akan menghasilkan sebuah pandangan, menghasilkan sebuah pendapat, menghasilkan sebuah teori sistematis,” jelasnya.
Munafri pun mengajak CIDeS ICMI Orwil Sulsel bersama para guru besar dan cendekiawan menjadi mitra strategis Pemkot Makassar. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melahirkan pemikiran yang solutif dan konstruktif serta inovasi yang bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah.
“Kota ini tidak mungkin tumbuh sendirian. Kota ini harus tumbuh dengan dikawal,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan dan kritik dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbukaan menjadi bagian penting agar pemerintah dapat merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Munafri berharap kolaborasi dengan CIDeS ICMI tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi segera diwujudkan melalui kerja nyata, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Makassar.
“Pemerintah ini tidak boleh membangun barrier. Pemerintah ini harus terbuka, pemerintah harus responsif terhadap segala keluhan masyarakatnya,” pungkasnya.
About the Author
