MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Jadi ke-419 Kota Makassar mendapatkan kado istimewa dari pemerintah kota. Mereka langsung difasilitasi dokumen administrasi kependudukan berupa akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK) tanpa harus menunggu orang tua mengurusnya ke kantor pemerintahan.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan setiap anak memperoleh identitas kependudukan sejak hari pertama kehidupannya.
Pada Senin (9/11/2026), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin secara simbolis menyerahkan akta kelahiran dan KK kepada bayi yang lahir bertepatan dengan momentum HUT ke-419 Kota Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri mengunjungi tiga bayi yang baru dilahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa. Kunjungan itu sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada keluarga yang mendapatkan kebahagiaan istimewa pada hari jadi Kota Daeng.
Layanan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan fasilitas kesehatan. Melalui sistem tersebut, pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa mengharuskan orang tua datang langsung ke kantor pemerintahan.
Munafri mengatakan, pencatatan identitas anak sejak lahir merupakan bagian penting dalam membangun basis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
Menurutnya, data tersebut bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan hak administrasi anak, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” tegas Munafri.
Ia menjelaskan, data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan untuk memetakan berbagai kebutuhan pelayanan dasar, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tenaga medis, hingga tenaga pengajar.
Munafri mencontohkan pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah Tamalate dan Barombong yang terus berkembang. Kondisi tersebut harus diikuti dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti puskesmas, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.
Karena itu, pemerintah membutuhkan data penduduk yang akurat agar penyediaan fasilitas publik dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Selain persoalan administrasi, orang nomor satu di Makassar itu juga menekankan pentingnya perubahan pola pelayanan publik agar semakin proaktif dan mudah dijangkau.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, aparatur harus hadir langsung menjangkau warga yang membutuhkan layanan.
“Ini pola pelayanan yang harus kita bangun. Pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat agar layanan dasar bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, M. Hatim, menjelaskan bahwa penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK tersebut merupakan bentuk kado khusus Pemkot Makassar bagi bayi yang lahir bertepatan dengan hari jadi kota.
Hingga Senin siang, tercatat sekitar 30 bayi telah lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar dan difasilitasi pengurusan dokumen kependudukannya.
Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit. Meski demikian, penerbitan dokumen tetap mengikuti ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku, termasuk persyaratan bagi bayi dari orang tua yang tercatat sebagai warga Kota Makassar.
“Di momen ulang tahun Kota Makassar, Dukcapil menerbitkan akta kelahiran bagi bayi baru lahir bertepatan dengan HUT Kota Makassar,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menambahkan bahwa kolaborasi antara Dukcapil dan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan persalinan.
Ia berharap cakupan kerja sama tersebut terus diperluas agar semakin banyak fasilitas kesehatan yang dapat memberikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir.
Menurutnya, peluang perluasan kerja sama juga terbuka melalui rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Dari jumlah tersebut, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama dengan Dukcapil. Ke depan, sinergi tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah diakses masyarakat.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” harapnya.
Melalui kolaborasi ini, Pemkot Makassar berharap setiap anak dapat memperoleh identitas kependudukan sejak lahir sekaligus memastikan pelayanan dasar pemerintah semakin dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.
