JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kesepakatan yang diambil pada 6 November 2026 ini sekaligus mencakup pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.
Pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu berlaku bagi PPPK Paruh Waktu lintas profesi, mulai dari dosen, pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya. Pengangkatan dilakukan secara bertahap.
Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai penghargaan atas kontribusi para pegawai yang selama ini mendukung pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Peluang CPNS 2027 bagi PPPK
PPPK lintas profesi yang telah beralih menjadi PPPK Penuh Waktu juga diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada 2027, jika berminat. Seleksi mengikuti tahapan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah berharap kebijakan ini membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dan memperkuat mobilitas talenta ASN nasional.
Perjanjian guru non-ASN dan tenaga kesehatan diperpanjang
Pemerintah juga akan memperpanjang masa perjanjian bagi dua kelompok. Pertama, guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan (cut off) Desember 2024, yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026. Kedua, tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua kelompok ini turut diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027, yang akan dilaksanakan bertahap mulai 1 Januari 2027.
CPNS 2026 untuk program prioritas
Pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen CPNS pada 2026. Langkah ini untuk mendukung program prioritas Presiden, regenerasi ASN secara bertahap, memperkuat kualitas birokrasi, dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada berbagai program prioritas.
Formasi prioritas meliputi Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda, serta formasi lain yang mendukung program prioritas nasional.
Pemerintah memastikan seleksi dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan berbasis merit.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan manajemen ASN yang lebih pasti, adil, dan berkelanjutan, termasuk perlindungan dan kepastian keberlanjutan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana.
