MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Apresiasi terhadap kinerja aparatur dan peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kota Makassar dalam momentum Hari Jadi ke-419 Kota Makassar.
Sebanyak 20 pegawai teladan yang terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima penghargaan. Selain itu, Pemkot Makassar juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada 17 guru yang tengah melanjutkan studi ke jenjang magister (S2) dan doktoral (S3).
Penyerahan penghargaan dan bantuan pendidikan tersebut berlangsung dalam rangkaian puncak peringatan HUT ke-419 Kota Makassar di Tribun Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar, Sekretaris Daerah, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, seluruh camat, serta direksi perusahaan daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa penghargaan pegawai teladan diberikan kepada 20 aparatur yang dinilai menunjukkan dedikasi dan kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sementara bantuan pendidikan diberikan kepada 17 guru, dengan rincian empat orang menempuh pendidikan doktoral (S3) dan 13 orang melanjutkan pendidikan magister (S2).
“Untuk penerima bantuan pendidikan guru berjumlah 17 orang, dengan rincian S3 sebanyak empat orang dan S2 sebanyak 13 orang. Untuk pegawai teladan jumlahnya 20 orang, terdiri dari 10 PNS dan 10 PPPK,” jelas Kamelia.
Menariknya, penghargaan tahun ini juga diberikan kepada salah satu aparatur penyandang disabilitas yang berstatus PPPK. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kontribusi pegawai dalam menjalankan tugas.
“Tadi, juga Pak Wali serahkan penghargaan kepada salah satu peserta disabilitas (status PPPK),” terangnya.
Kamelia mengungkapkan, penetapan pegawai teladan dilakukan melalui tahapan seleksi dan kurasi yang melibatkan sejumlah perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terlebih dahulu diberikan kesempatan mengusulkan dua kandidat, masing-masing satu PNS dan satu PPPK.
Seluruh kandidat kemudian mengikuti tahapan wawancara yang melibatkan tim penilai dari Inspektorat, BKPSDMD, Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), serta Bagian Hukum.
Proses penilaian tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan integritas, kedisiplinan, keaktifan dalam bekerja, serta kemampuan menghadirkan inovasi di lingkungan kerja.
“Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah tingkat kehadiran serta pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing,” tuturnya.
Selain itu, melalui pemaparan inovasi dalam sesi wawancara, tim penilai mengukur sejauh mana kandidat memahami tanggung jawab pekerjaannya serta mampu memberikan kontribusi konkret bagi organisasi.
Kamelia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan tidak otomatis meloloskan seluruh kandidat yang diusulkan OPD. Setiap calon tetap harus memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan.
Bahkan, kandidat yang belum berhasil memenuhi kriteria tetap mendapatkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan usulan dari instansi masing-masing.
“Selain sertifikat penghargaan yang dapat menjadi bagian dari rekam jejak kinerja dan administrasi kepegawaian, para pegawai teladan juga memperoleh hadiah berupa emas atau logam mulia,” ungkapnya.
Ia berharap pemberian penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, memperkuat kedisiplinan, serta melahirkan berbagai inovasi dalam pelayanan publik.
Menurutnya, kemajuan Kota Makassar tidak terlepas dari peran aparatur yang setiap hari menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui apresiasi ini, kita ingin membangun budaya kerja yang semakin kompetitif, profesional, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap aparatur memiliki kesempatan untuk menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tukasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyampaikan apresiasi atas pemberian bantuan pendidikan kepada 17 guru tersebut.
Menurutnya, dukungan yang diberikan melalui BKPSDMD Kota Makassar merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik.
“Tentu dukungan yang diberikan melalui BKPSDMD Kota Makassar menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik,” katanya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan para guru yang sedang menempuh pendidikan lebih tinggi, sehingga proses perkuliahan maupun aktivitas akademik dapat berjalan lebih optimal.
Achi menegaskan, peningkatan kualifikasi pendidikan guru merupakan investasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.
“Tentu, peningkatan kualifikasi pendidikan guru merupakan investasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar,” pungkasnya.
