MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Perkara korupsi yang melibatkan aparatur desa terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kejaksaan mencatat 187 perkara pada 2023, naik menjadi 275 perkara pada 2024, dan melonjak hingga 535 perkara pada 2025.
Di tengah tren tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memverifikasi 10 desa yang diusulkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi. Penilaian langsung di lapangan berlangsung pada 12–16 November 2026.
Inspektur Provinsi Sulsel, Marwan Mansyur, mengatakan desa kini menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat pembangunan. Besarnya anggaran yang dikelola desa, kata dia, harus diimbangi sistem pencegahan dan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menunjukkan kerawanan di tingkat desa. Pada 2020, dari 416 kasus korupsi yang dipetakan berdasarkan lembaga, 141 kasus terjadi di pemerintahan desa. Pemetaan ICW berdasarkan aktor pada tahun yang sama mencatat 132 kepala desa terjerat kasus korupsi.
“Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas,” ujar Marwan dalam sambutan tertulis yang dibacakan para ketua tim penilai.
Sepuluh desa yang diverifikasi tersebar di 10 kabupaten, yakni Desa Mario (Wajo), Temmappaduae (Maros), Mallari (Bone), Siddo (Barru), Bonto Jai (Bantaeng), Salohe (Sinjai), Possi Tanah (Bulukumba), Tabarano (Luwu Timur), Baloli (Luwu Utara), dan Topejawa (Takalar).
Sebelum verifikasi lapangan, kesepuluh desa telah mengikuti lima kali monitoring dan evaluasi (monev) daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim penilai dibagi menjadi empat kelompok kerja yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel.
Penilaian mencakup lima komponen yang dijabarkan dalam 18 indikator KPK, yakni tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Tim memeriksa dokumen fisik dan digital, mendengarkan pemaparan kepala desa, serta mengecek kondisi faktual. Aspek yang diperiksa antara lain keterbukaan informasi APB Desa, pengelolaan BUMDes, mekanisme pengaduan masyarakat, dan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Tim juga mewawancarai perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, rekanan kegiatan desa, tokoh agama, adat, perempuan, dan pemuda, serta pegiat LSM setempat.
Desa yang meraih nilai minimal 90 atau masuk kategori AA predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno. Penetapan itu disertai catatan evaluasi yang wajib ditindaklanjuti.
Marwan menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan hasil penilaian, tetapi juga konsistensi pemerintah desa menjaga amanah setelah penilaian selesai. Ia meminta kepala desa dan perangkat menjadi teladan, BPD mengoptimalkan pengawasan, dan masyarakat berani melapor jika menemukan indikasi penyimpangan.
