JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesejahteraan rakyat harus diukur dari kenaikan penghasilan riil dan daya beli keluarga, bukan sekadar slogan. Pemerintah juga menyiapkan penyaluran pembiayaan Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta warga berpenghasilan rendah di perkotaan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” kata Prabowo.
Dewan Inklusi Keuangan Diubah
Dalam acara itu, Presiden meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026. DNKK menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan bertugas meningkatkan kesejahteraan keluarga lewat tiga indikator: ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman dalam mengelola keuangan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perubahan ini menandai pergeseran orientasi kebijakan, dari inklusi keuangan yang berfokus pada kepemilikan rekening menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Presiden memimpin langsung DNKK. Airlangga menjabat Ketua Harian, sementara OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi Wakil Ketua Harian. Pembentukannya menindaklanjuti Pasal 226 ayat (2) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Rp64,85 Triliun untuk Lawan Rentenir
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melaporkan, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencapai Rp5,41 triliun untuk lebih dari 103 ribu debitur.
Menurut OJK, selama Agustus hingga Oktober 2026 telah disalurkan kredit Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur. Saat ini TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, total 552 tim.
Capaian lain yang dipaparkan OJK:
- Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencapai 59,36 juta rekening, setara 88,83 persen segmen pelajar.
- Laku Pandai menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta orang ke sistem keuangan formal.
- Sebanyak 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) tingkat desa menghasilkan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, 455 agen Laku Pandai, dan kredit untuk lebih dari 18 ribu debitur.
Prabowo juga menyerahkan akad kredit atau pembiayaan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat.
Ukuran Keberhasilan Bergeser
Dengan terbentuknya DNKK, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah rekening atau luasnya akses pembiayaan semata. Ukurannya mencakup kemampuan masyarakat mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, menghadapi risiko, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah akan melanjutkan insentif fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendorong kinerja dan inovasi pembangunan daerah.
TPAKD Award 2026
Rakornas juga memberikan TPAKD Award 2026 kepada lima TPAKD provinsi, lima kabupaten, dan lima kota terbaik. Untuk wilayah Sulawesi, penghargaan diraih Provinsi Sulawesi Selatan (provinsi), Kabupaten Kepulauan Selayar (kabupaten), dan Kota Palu (kota).
Penerima lainnya: Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Maluku (provinsi); Deli Serdang, Bantul, Tabalong, dan Lombok Timur (kabupaten); serta Kota Metro, Surabaya, Pontianak, dan Ambon (kota).
About the Author
