MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Penguatan industri, pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, hingga peningkatan konektivitas wilayah kepulauan menjadi sejumlah agenda yang didorong Pemerintah Kota Makassar untuk mendapat dukungan pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,04 persen, menurutnya, penguatan ekosistem usaha dan investasi perlu diiringi kebijakan yang mendukung perkembangan industri di daerah.
Ia menjelaskan, meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi andalan utama, Makassar memiliki keunggulan geografis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat aktivitas perdagangan dan industri.
“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelasnya.
Atas dasar itu, Appi mendorong pemerintah pusat memberikan insentif bagi bahan baku yang masuk ke daerah untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat industri lokal sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha.
Salah satu sektor yang membutuhkan perhatian, lanjutnya, adalah industri garmen yang masih menghadapi tantangan tingginya biaya bahan baku.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” ujarnya.
Selain sektor industri, Munafri turut menyoroti kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Makassar.
Ia menyebut, sebagai kota yang kerap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional, Makassar membutuhkan fasilitas yang representatif untuk menyelenggarakan kegiatan seni, budaya, serta pertemuan bisnis dan konferensi atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Menurutnya, keberadaan gedung dengan kapasitas memadai akan memperkuat posisi Makassar sebagai pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ungkapnya.
Appi juga menyoroti potensi gastronomi Makassar sebagai daya tarik pariwisata yang perlu dikembangkan lebih luas. Kekayaan kuliner khas daerah dinilai memiliki peluang untuk memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan daya tarik wisata kota.
Ia turut menyinggung Pinisi yang telah diakui sebagai warisan budaya takbenda UNESCO. Berangkat dari pengakuan tersebut, ia berharap pemerintah pusat dapat mendukung upaya mendorong gastronomi Makassar agar mendapat pengakuan melalui program warisan gastronomi UNESCO.
Persoalan infrastruktur di kawasan kepulauan juga menjadi salah satu perhatian yang disampaikan Munafri kepada Komisi VII DPR RI.
Menurutnya, pembangunan dermaga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah kepulauan sekaligus menunjang pengembangan potensi wisata bahari Makassar.
Namun, ia menjelaskan bahwa ruang gerak Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Kepulauan Spermonde masih terbatas karena adanya pembagian kewenangan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kota membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar pembangunan fasilitas transportasi laut di pulau-pulau dapat dilakukan secara optimal.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” tuturnya.
Munafri berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun dukungan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat pembangunan, memperkuat sektor ekonomi unggulan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Melalui pertemuan dengan pemerintah daerah, Komisi VII berupaya menghimpun informasi secara langsung mengenai kondisi di lapangan, termasuk berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam pengembangan sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan DPR RI untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang memerlukan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
Berbagai aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong pengembangan industri, penguatan pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
About the Author
