MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Rangkaian program Jelajah Sampah yang digagas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar resmi menuntaskan pelaksanaan di 14 kecamatan. Kecamatan Tamalanrea menjadi lokasi terakhir kegiatan yang berlangsung di Jalan Bumi Tamalanrea Permai, Minggu (16/8/2026).
Program tersebut dirancang sebagai gerakan edukasi sekaligus aksi nyata untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi, memilah, serta mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Kepala DLH Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan, Jelajah Sampah di Tamalanrea menjadi penutup rangkaian sosialisasi pemilahan sampah dan edukasi kebersihan lingkungan yang telah menyasar seluruh kecamatan di Kota Makassar.
“Jelajah Sampah Kota Makassar ini sifatnya edukasi dan kolaboratif. Kegiatannya melibatkan banyak pihak, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT/RW, sampai seluruh kader Posyandu dan kader KB,” ujar Helmy.
Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari perubahan pola pengelolaan sampah di Kota Makassar. Penanganan sampah tidak lagi diarahkan dengan mengirim seluruh timbulan ke tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi mengutamakan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sesuai jenisnya.
Berdasarkan rekapitulasi data dari 14 kecamatan, total sampah yang terkumpul dalam rangkaian Jelajah Sampah mencapai 1.506,22 kilogram.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 427,02 kilogram merupakan sampah organik, 514,56 kilogram sampah anorganik, dan 564,64 kilogram berupa residu.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 427,02 kilogram merupakan sampah organik, 514,56 kilogram sampah anorganik, dan 564,64 kilogram berupa residu,” tutur Helmy.
Ia menjelaskan, komposisi sampah yang ditemukan berbeda-beda di setiap wilayah. Sejumlah kecamatan mencatat timbulan sampah anorganik cukup tinggi, sementara wilayah lainnya didominasi sampah residu.
Kondisi tersebut, kata Helmy, menunjukkan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber agar material yang masih memiliki nilai manfaat tidak bercampur dan berakhir sebagai residu.
Kecamatan Mamajang, misalnya, mencatat timbulan sampah sebesar 394,06 kilogram, dengan residu menjadi komponen terbesar, yakni 338,4 kilogram.
Sementara Kecamatan Tamalate mencatat total 220,48 kilogram, dengan sampah anorganik mencapai 131 kilogram.
Adapun Kecamatan Ujung Tanah mencatat timbulan sebesar 196 kilogram yang terdiri atas 76,6 kilogram sampah organik, 109,2 kilogram anorganik, dan 10,2 kilogram residu.
Di sejumlah kecamatan, sampah organik telah diarahkan untuk diolah menjadi kompos maupun dimanfaatkan melalui fasilitas pengolahan yang tersedia.
“Pengelolaan sampah anorganik juga diarahkan ke Bank Sampah, sehingga hanya residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan yang diteruskan kepada DLH untuk penanganan lebih lanjut,” terang Helmy.
Khusus Kecamatan Sangkarrang, data timbulan sampah belum tercantum dalam rekapitulasi sementara. Namun, pola pengelolaannya tetap diarahkan dengan prinsip yang sama, yakni sampah organik untuk pengomposan, anorganik disalurkan ke Bank Sampah, sedangkan residu ditangani DLH.
Helmy mengatakan, data yang dihimpun dari masing-masing kecamatan menjadi gambaran awal mengenai kondisi persampahan di Kota Makassar sekaligus bahan evaluasi pemerintah.
Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, memperkuat keberadaan Bank Sampah, meningkatkan kapasitas pengolahan sampah organik, serta memastikan penanganan residu berjalan sesuai ketentuan.
“Pola ini diharapkan mampu mengurangi beban TPA sekaligus membangun kebiasaan baru masyarakat dalam menangani sampah sejak dari rumah dan lingkungan masing-masing,” harapnya.
Dalam pelaksanaannya, sampah yang terkumpul dipilah menjadi tiga kelompok utama, yakni organik, anorganik, dan residu. Masing-masing kemudian diarahkan ke jalur pengelolaan sesuai karakteristik dan nilai manfaatnya.
Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan material mudah terurai diarahkan untuk diolah menjadi kompos melalui biopori maupun komposter. Pada sejumlah wilayah, sampah organik juga dimanfaatkan melalui pengolahan di Teba.
Sementara sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dipisahkan dan disalurkan melalui Bank Sampah maupun Bank Sampah Unit (BSU).
Pola tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA sekaligus mendorong masyarakat melihat sampah anorganik sebagai material yang masih memiliki nilai ekonomis.
“Adapun sampah residu yang tidak dapat lagi dimanfaatkan atau diolah melalui proses pemilahan di tingkat sumber ditangani oleh petugas dan armada kebersihan untuk selanjutnya dikelola sesuai mekanisme yang ditetapkan Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.
Helmy menjelaskan, Jelajah Sampah tidak hanya dikemas dalam kegiatan dalam ruangan, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung melalui berbagai aktivitas luar ruangan.
Pada kegiatan indoor, masyarakat mendapatkan edukasi dan pelatihan mengenai pengolahan sampah, mulai dari pembuatan kompos menggunakan biopori dan komposter, pengolahan sampah organik dengan maggot, hingga pembuatan eco-enzyme.
Sementara kegiatan outdoor diisi dengan talk show, diskusi mengenai persoalan persampahan di Kota Makassar, pameran produk daur ulang, serta aksi plogging dan penimbangan sampah.
Pendekatan edukatif dan interaktif tersebut dilakukan agar pesan mengenai pengelolaan sampah dapat diterima berbagai kalangan, mulai dari pelajar, komunitas, kader hingga masyarakat umum.
“Melalui Jelajah Sampah, masyarakat diajak mengenal lebih dekat persoalan sampah di wilayahnya sekaligus belajar bagaimana menjadi bagian dari solusinya,” jelas Helmy.
Masyarakat juga diajak mempraktikkan langsung pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Dengan demikian, edukasi yang diberikan diharapkan tidak berhenti selama kegiatan berlangsung, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Helmy menegaskan, rangkaian Jelajah Sampah merupakan bagian dari gerakan edukatif sekaligus aksi nyata DLH Makassar untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembatasan timbulan dan pemilahan sampah sejak dari sumber.
Program tersebut sekaligus menjadi salah satu langkah untuk memperkuat target Makassar Bebas Sampah 2029, dengan mendorong sistem pengelolaan sampah yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.
“Ini merupakan momentum kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembatasan timbulan sampah,” ungkap Helmy.
Ia menambahkan, DLH Makassar akan terus mendorong pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.
Pemerintah berharap kebiasaan memilah sampah tidak berhenti setelah rangkaian Jelajah Sampah selesai, tetapi menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten mulai dari rumah, lingkungan RT/RW hingga tingkat kecamatan.
“Dengan berakhirnya rangkaian di Kecamatan Tamalanrea, Jelajah Sampah telah masuk di 14 kecamatan, sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif seluruh masyarakat,” tukasnya.
About the Author
