MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat inovasi dan transformasi digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, saat menerima rombongan Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan I Kabupaten Halmahera Selatan di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (19/5).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dipimpin Sekretaris Daerah Halmahera Selatan, Abdullah Kamardullah, bersama peserta PKA Angkatan I Tahun 2026 yang melakukan studi lapangan di Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk saling bertukar pengalaman, inovasi, dan gagasan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan.
“Momentum ini sangat penting untuk saling berbagi wawasan dan pengalaman. Tidak hanya Kota Makassar yang berbagi inovasi, tetapi kami juga ingin belajar dari Kabupaten Halmahera Selatan,” ujarnya.
Menurutnya, pelatihan kepemimpinan administrasi harus mampu melahirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah.
“Setiap daerah saat ini dituntut terus menghadirkan inovasi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik. Inovasi itu harus dapat dijalankan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam pemaparannya, Andi Zulkifly memperkenalkan profil Kota Makassar sebagai kota terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan luas wilayah 175,77 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar adalah menekan angka pengangguran terbuka yang berada di kisaran 9,60 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya arus urbanisasi ke Makassar sebagai pusat ekonomi dan jasa di Indonesia Timur.
“Makassar menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan dan membuka usaha. Ini menjadi tantangan karena terjadi persaingan antara tenaga kerja lokal dan pendatang,” jelasnya.
Selain itu, Andi Zulkifly juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang mencapai 5,34 persen. Pemkot Makassar terus berupaya meningkatkan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami terus mempromosikan Kota Makassar agar investor dan masyarakat tertarik datang ke sini, baik untuk berinvestasi, berwisata, maupun menggelar kegiatan nasional dan internasional,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, ia turut memperkenalkan sejumlah program unggulan Pemkot Makassar yang tertuang dalam visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”.
Program tersebut di antaranya Makassar Super Apps “Lontara”, pemasangan instalasi air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP, iuran sampah gratis bagi pelanggan listrik 450 hingga 900 VA, serta pembangunan stadion bertaraf internasional.
Menurutnya, aplikasi “Lontara” menjadi salah satu bentuk transformasi digital pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan dan kanal pengaduan masyarakat dalam satu platform.
“Dulu setiap SKPD memiliki aplikasi masing-masing sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan. Sekarang semuanya kami integrasikan agar pelayanan lebih mudah, cepat, dan efektif,” katanya.
Pemkot Makassar juga terus mengembangkan program Makassar Creative Hub sebagai wadah pelatihan dan pengembangan ekonomi kreatif bagi generasi muda dan pelaku UMKM.
“Melalui program ini kami mendorong lahirnya kreativitas dan keterampilan baru yang dapat membuka lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran,” ucapnya.
Andi Zulkifly juga menekankan pentingnya transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa kesenjangan literasi teknologi di tengah masyarakat.
“Aplikasi yang bagus tidak akan maksimal jika masyarakat belum memahami teknologi. Karena itu, tugas pemerintah bukan hanya membuat aplikasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar melek digital,” pungkasnya.
Kegiatan studi lapangan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, di antaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Arlin Ariesta serta perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.
About the Author
