SMARTMAKASSAR.COM — Memasuki triwulan II tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Makassar mulai menggenjot percepatan realisasi anggaran serta pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan seluruh jajaran pemerintah kota—mulai dari kepala SKPD, camat, lurah hingga direksi Perusda—harus bergerak lebih progresif melalui aksi nyata di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kota Makassar hingga triwulan I, yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Rapat ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, para kepala dinas, camat, serta jajaran direksi Perusda.
Dalam arahannya, Munafri mengungkapkan capaian realisasi anggaran pada triwulan I masih memerlukan perhatian serius. Meskipun terdapat peningkatan secara year-on-year (YoY), angkanya dinilai belum cukup signifikan untuk mencapai target optimal di akhir tahun.
“Secara year-on-year memang ada peningkatan, tapi sangat tipis,” ujarnya.
Ia memperingatkan, jika pola tersebut terus berlanjut, realisasi belanja daerah berpotensi tidak mencapai 90 persen hingga akhir tahun anggaran.
“Artinya, harus ada akselerasi di triwulan berikutnya,” tambahnya.
Munafri juga menyoroti masih adanya sejumlah SKPD dengan capaian realisasi yang rendah. Ia meminta setiap kendala yang dihadapi segera diidentifikasi secara spesifik dan tidak dianggap sebagai hambatan teknis semata.
“Saya lihat masih ada yang jauh di bawah. Ini harus dipastikan kendalanya apa, supaya bisa kita kejar di triwulan berikutnya,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Munafri memaparkan sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD, rencana kerja (Renja), dan penganggaran sebagai fondasi utama dalam mencapai target pembangunan.
“Kita tidak bisa hanya melihat angka. Di awal ini kita harus pastikan keselarasan antara RPJMD, Renja, dan anggaran,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kelancaran proses penyaluran anggaran agar tidak terhambat persoalan administratif.
“Delivery anggaran harus berjalan lancar, jangan sampai terhenti hanya karena persoalan teknis,” ujarnya.
Munafri juga menggarisbawahi pentingnya early outcome atau dampak awal dari setiap program. Ia meminta seluruh OPD tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau dampaknya belum terasa, ini harus kita evaluasi. Jangan sampai program yang kita jalankan tidak dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, hasil evaluasi triwulan I akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah percepatan di triwulan berikutnya, termasuk melalui pembahasan bersama tim ahli.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program APBD berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, hingga triwulan I, Pemkot Makassar terus mendorong percepatan program prioritas daerah dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas output.
“Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.
Aliyah juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan setiap program memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan kota.
“Sesuai arahan Wali Kota, tidak boleh ada kegiatan yang berjalan tanpa dampak konkret,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya sinergi dan komitmen lintas perangkat daerah dalam mendorong efektivitas pembangunan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Makassar,” pungkasnya.
