SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Munafri menekankan bahwa keterhubungan antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci utama keberhasilan program pemerintah. Menurutnya, banyak program tidak memberikan dampak optimal karena lemahnya koneksi antara perencanaan dan eksekusi di lapangan.
“Perencanaan itu harus jelas, termasuk bagaimana pola eksekusinya. Jangan sampai tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan agar hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Menurut Munafri, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas output dan outcome yang dihasilkan.
“Program harus memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada manfaat maksimal, serta menghindari pemborosan dalam pelaksanaan program.
Munafri juga menegaskan bahwa Pemkot Makassar memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung program nasional dan prioritas daerah melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Dalam arahannya, ia menyoroti pola kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berorientasi pada aktivitas dan serapan anggaran, bukan pada dampak kinerja. Ia menegaskan bahwa OPD tidak boleh bekerja secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dalam satu sistem pemerintahan.
“Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tetapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuhnya.
Munafri juga meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola kerja parsial dan mulai membangun konektivitas lintas sektor, dengan indikator kinerja yang terukur dan jelas.
Ia turut mengkritisi pelaksanaan monev yang selama ini dinilai belum menghasilkan keputusan konkret.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD dan rencana kerja (Renja), agar seluruh program berorientasi pada outcome.
Ia merujuk pada RPJMD Kota Makassar 2025–2029 dengan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” sebagai pedoman utama pembangunan daerah.
“RPJMD bukan sekadar dokumen, tetapi harus menjadi acuan kerja yang memastikan seluruh program bermuara pada hasil nyata,” jelasnya.
Munafri menegaskan bahwa evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar aktivitas.
“Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” ujarnya.
Ia juga menilai kualitas outcome sangat ditentukan oleh proses perencanaan dan pelaksanaan yang baik sejak awal.
“Kalau prosesnya kuat, hasilnya akan maksimal. Sebaliknya, jika perencanaannya lemah, outcome tidak akan optimal,” tambahnya.
Munafri menegaskan bahwa triwulan pertama menjadi fase krusial yang menentukan arah pembangunan sepanjang tahun anggaran.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita percepat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi pola kerja menumpuk pekerjaan di akhir tahun yang berpotensi menimbulkan rendahnya realisasi anggaran dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Di akhir arahannya, Munafri meminta seluruh jajaran memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
“Jangan berkejar-kejaran di akhir tahun. Waktu satu tahun harus dimanfaatkan sejak awal dengan baik,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan capaian pelaksanaan APBD hingga Triwulan I Tahun 2026.
Ia menyebutkan realisasi belanja daerah mencapai Rp465 miliar dari total anggaran Rp4,2 triliun atau sebesar 11,07 persen, dengan capaian fisik 11,36 persen.
“Dibandingkan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan meningkat sebesar 0,6 persen,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi hingga Triwulan I tercatat sebesar Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 20,91 persen.
“Ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa rapat monev ini menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
About the Author
