MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Satu tahun masa kepemimpinan menjadi momentum bagi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk mengevaluasi kinerja para lurah di seluruh wilayah Kota Makassar. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan dan rotasi jabatan lurah.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Menurut Munafri, evaluasi diperlukan untuk memastikan pemerintahan di tingkat wilayah tidak sekadar menjalankan program, tetapi mampu menghadirkan perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang terlaksana ataupun tingkat serapan anggaran.
Orientasi pemerintahan, kata dia, harus bergerak dari sekadar mengejar output menuju outcome, public value, hingga dampak nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” ujar Munafri.
“Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” sambungnya.
Munafri mengatakan perubahan paradigma tersebut menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepekaan terhadap berbagai persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan tidak ada pola kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah wajib memiliki kemampuan dasar untuk menciptakan perubahan yang memberikan manfaat langsung kepada warga.
Munafri menyebut hasil evaluasi kinerja akan menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan lurah ke depan.
Penilaian, lanjutnya, akan mengacu pada capaian dan kondisi masing-masing wilayah. Ia memastikan proses tersebut tidak didasarkan pada intervensi maupun kepentingan personal.
“Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” ungkapnya.
“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” tegas Munafri.
Evaluasi juga akan melihat perkembangan kinerja aparatur selama satu tahun terakhir. Capaian yang diperoleh akan dibandingkan dengan data dan kondisi pada periode sebelumnya.
“Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang,” jelasnya.
Bagi Munafri, posisi lurah memiliki tantangan tersendiri karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, lurah dituntut memiliki inovasi sekaligus integritas dalam menjalankan tugas.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat.
“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.
Dalam arahannya, Munafri juga meminta adanya perubahan pola pemerintahan dari pendekatan yang sentralistik menuju impactful governance yang mengedepankan kolaborasi.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat lagi menentukan seluruh kebijakan secara sepihak. Masyarakat harus dilibatkan untuk menyampaikan persoalan, menawarkan solusi, menentukan prioritas, hingga ikut mengawasi pembangunan.
“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakat di wilayah masing-masing,” imbuh Appi.
Ia mencontohkan persoalan pedagang, kebersihan, hingga penertiban yang membutuhkan pendekatan persuasif dan dialogis.
Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan dalam jangka pendek, tetapi harus mencari solusi yang dapat berjalan secara berkelanjutan.
Munafri juga menilai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan pemerintah harus tersedia secara cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat.
Karena itu, ia meminta para lurah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat dan tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayah.
“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” katanya.
Selain pelayanan publik, Munafri kembali mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah.
Lurah, menurutnya, merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga kepercayaan publik harus dijaga.
Ia meminta seluruh aparatur wilayah tidak terlibat maupun memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.
“Tentu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih,” ujar Ketua IKA FH Unhas tersebut.
Dalam rapat tersebut, Munafri turut menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi salah satu tantangan di Kota Makassar.
Ia menegaskan, persoalan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Lurah juga harus mengambil peran aktif dengan membangun komunikasi bersama masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” tegasnya.
Lurah diminta tidak hanya bergerak setelah gangguan keamanan terjadi. Mereka harus mampu membaca potensi persoalan sejak dini dan membangun solusi bersama masyarakat.
Menurut Munafri, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat berdampak pada aktivitas ekonomi dan perkembangan kota.
Di sisi lain, Munafri memastikan program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan.
Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi serta pelaksanaan pemilahan sampah di wilayah masing-masing.
“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.
Hal serupa berlaku terhadap penertiban bangunan liar. Munafri meminta jajaran kewilayahan tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan mengedepankan komunikasi dan pencarian solusi bersama masyarakat.
Ia menekankan pentingnya komunikasi agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama.
Pada akhirnya, Munafri menegaskan keberhasilan berbagai program Pemerintah Kota Makassar sangat bergantung pada kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat.
About the Author
