MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta pengemudi ojek online (ojol) mendapat perlakuan khusus dalam kebijakan pengendalian pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU.
Appi mengusulkan adanya relaksasi terhadap aturan ganjil-genap bagi kendaraan roda dua, khususnya sepeda motor yang digunakan pengemudi ojol untuk bekerja.
Usulan tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Menurut Appi, pengemudi ojol memiliki tingkat mobilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengguna kendaraan pribadi. Sepeda motor menjadi sarana utama mereka untuk mencari penghasilan sehingga pembatasan mobilitas dapat berdampak langsung terhadap pendapatan.
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi.
Ia menilai penerapan ganjil-genap secara seragam berpotensi menyulitkan pengemudi ojol yang harus bergerak setiap hari untuk mengangkut penumpang maupun mengantarkan pesanan.
Terlebih, para pengemudi ojol sebelumnya ikut terdampak antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU Makassar.
“Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” jelasnya.
Meski meminta relaksasi, Appi menegaskan kebijakan tersebut harus memiliki mekanisme yang jelas agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
Ia mengusulkan adanya tanda atau identitas khusus pada kendaraan ojol yang mendapat pengecualian. Identitas tersebut nantinya dapat digunakan petugas SPBU untuk melakukan verifikasi di lapangan.
Menurut Appi, mekanisme tersebut penting agar kebijakan khusus benar-benar menyasar pengemudi ojol dan tidak menjadi celah bagi oknum untuk menyalahgunakannya.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” tegasnya.
Ia meminta Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, pengelola SPBU, dan satuan tugas terkait duduk bersama untuk merumuskan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
Selain memperjuangkan relaksasi bagi pengemudi ojol, Appi juga meminta Pertamina memastikan kuota dan pasokan BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai penambahan kuota jangan baru dilakukan setelah terjadi antrean panjang atau pasokan mulai berkurang.
Menurut Appi, Pertamina semestinya memiliki data konsumsi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan BBM di masing-masing wilayah.
“Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” katanya.
Ia meminta kebutuhan masyarakat benar-benar menjadi dasar dalam menentukan ketersediaan produk BBM di lapangan.
“Ini sangat penting untuk kita pastikan, memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan,” lanjut Appi.
Appi juga menyoroti persoalan disparitas harga antarjenis BBM yang dinilai dapat memengaruhi pola pilihan masyarakat.
Menurutnya, ketika harga dan ketersediaan suatu jenis BBM berbeda jauh dengan produk lainnya, masyarakat akan cenderung melakukan pergeseran pilihan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap jenis BBM tertentu.
Ia meminta Pertamina mengkaji persoalan disparitas tersebut agar pola migrasi masyarakat terhadap jenis BBM tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Appi mencontohkan, ketika permintaan terhadap Pertalite tinggi sementara ketersediaannya terbatas, sedangkan produk BBM lain tersedia lebih banyak, maka antrean berpotensi kembali terjadi.
“Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Appi berharap hasil monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat.
Menurutnya, pengendalian distribusi BBM tetap diperlukan, tetapi kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas kendaraan.
“Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol,” tukasnya.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forkopimda Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, dan Kejati.
About the Author
