MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan masyarakat yang menjadi sasaran program dapat teridentifikasi secara akurat. Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah serius mengawal proses tersebut hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Perluasan Digitalisasi Perlinsos bersama para camat se-Kota Makassar di ruang Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (11/9).
Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga jajaran terkait terlibat langsung dalam mempercepat pendataan dan registrasi Perlinsos. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, Perlinsos merupakan program nasional yang harus dikawal bersama. Terlebih, Kota Makassar menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ini jangan disepelekan. Perlinsos ini sangat penting karena merupakan target yang diberikan pemerintah pusat dan menjadi program nasional yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Andi Zulkifly menekankan, koordinasi antar-OPD tidak boleh sebatas formalitas. Seluruh pimpinan perangkat daerah yang berkaitan dengan digitalisasi Perlinsos diminta hadir dalam rapat agar berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
“Saya minta setiap rapat ini dihadiri semua pimpinan. Supaya koordinasi tidak berulang-ulang dan setiap persoalan bisa langsung kita ketahui secara spesifik, kemudian kita carikan solusinya,” ujarnya.
Andi Zulkifly menyebut camat memiliki posisi strategis dalam mempercepat program tersebut karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, camat tidak hanya bertugas memastikan proses pendataan berjalan, tetapi juga harus mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Ia mengingatkan agar pendataan tidak hanya berfokus pada masyarakat miskin. Seluruh kelompok masyarakat yang masuk dalam sasaran perlindungan sosial harus dipastikan terdata secara akurat.
“Ini bukan hanya soal orang miskin. Semua kelompok yang masuk dalam sasaran harus didata. Camat harus mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya, termasuk petugas kebersihan, RT, RW, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya,” jelasnya.
Untuk memperluas jangkauan pendataan, camat juga diminta memperkuat koordinasi dengan lurah, RT, RW, serta berbagai organisasi dan asosiasi yang menjadi mitra pemerintah di tingkat wilayah.
Menurut Andi Zulkifly, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan camat menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan dan elemen masyarakat di wilayahnya.
“Di sini kita mengukur kekuatan camat. Bukan hanya secara administratif, tetapi bagaimana camat bisa menggerakkan perangkat, lurah, RT, RW, dan organisasi yang menjadi mitranya untuk turun langsung ke masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pegawai dan tenaga yang berada di lingkungan Pemkot Makassar ikut berkontribusi dalam proses pendataan. Dengan keterlibatan seluruh jajaran, cakupan data diharapkan semakin luas dan akurat.
Andi Zulkifly optimistis capaian Perlinsos Makassar masih dapat ditingkatkan. Ia menyebut progres sebelumnya menunjukkan perkembangan signifikan dalam waktu relatif singkat.
“Bayangkan, proses kita dari bawah, dari posisi 43 daerah Pilot Project Perlinsos, dalam waktu kurang lebih dua minggu bisa naik sampai tinggal 20. Ini luar biasa. Ini merupakan hasil kerja teman-teman camat dan seluruh jajaran di lapangan,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta camat dan lurah memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempercepat pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima manfaat di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan strategi pelaksanaan tidak harus seragam karena setiap kecamatan dan kelurahan memiliki karakteristik masyarakat serta tantangan yang berbeda.
“Setiap wilayah memiliki tantangan masing-masing terkait karakter masyarakat. Saya kira camat dan lurah lebih tahu kondisi wilayahnya. Jadi, silakan gunakan strategi masing-masing untuk menguasai wilayah dan memastikan masyarakat terdata,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan pihaknya menyiapkan mekanisme pemantauan rutin untuk menjaga konsistensi pengawalan program Perlinsos.
Ia mendorong agar perkembangan Perlinsos menjadi salah satu agenda yang dibahas secara rutin dalam rapat koordinasi setiap Senin. Dinsos Makassar juga akan menyampaikan perkembangan data kepada masing-masing camat setiap Sabtu.
“Setiap Sabtu, kami dari Dinas Sosial akan menyampaikan hasil progres masing-masing kelurahan. Data itu kemudian dikirim kepada camat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Hari Senin, silakan dibawa dalam rapat koordinasi untuk melihat realisasi per kelurahan,” jelasnya.
Menurut Andi Bukti, mekanisme tersebut diharapkan membuat perkembangan program dapat dipantau secara berkala sekaligus mendorong peningkatan capaian di setiap kelurahan.
“Kita masih punya waktu untuk berjuang meningkatkan capaian target. Karena ini program nasional, kita harus berlomba-lomba meningkatkan persentase kita,” pungkasnya.
About the Author
