MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar yang semakin panjang mulai mengganggu aktivitas warga. Kondisi tersebut mendorong Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi turun tangan dan meminta Pertamina segera mengambil langkah untuk mengurai kepadatan.
Appi mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), untuk membahas persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah titik.
Dalam pertemuan itu, Appi didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda. Mereka diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran Pertamina.
Appi mengatakan, kedatangannya merupakan bentuk respons pemerintah terhadap keluhan warga yang harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mendapatkan BBM.
Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga membenahi sistem pelayanan di lapangan agar antrean tidak semakin parah.
“Tujuan kami kesini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi.
Menurutnya, persoalan antrean BBM harus ditangani dengan langkah konkret. Salah satunya dengan memastikan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia dapat dioperasikan secara maksimal.
Appi menilai penambahan petugas operator dan aktivasi seluruh nozzle menjadi salah satu langkah cepat yang dapat memperpendek waktu pelayanan setiap kendaraan.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya 4 dispenser di SPBU hanya dijaga oleh 1 orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan,” tuturnya.
Selain itu, ia mengusulkan adanya pengaturan berdasarkan jenis kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi hingga bus. Pengaturan tersebut dapat diterapkan melalui alur atau klasterisasi kendaraan sehingga proses pengisian lebih tertib.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” tambah Appi.
Mantan CEO PSM Makassar itu menegaskan, persoalan BBM tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah antrean di SPBU. Dampaknya telah merembet ke berbagai aktivitas masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, pelayanan publik, hingga operasional pemerintahan.
Bahkan, armada pengangkut sampah milik Pemkot Makassar disebut ikut terdampak akibat panjangnya antrean di sejumlah SPBU.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat,” tegasnya.
Appi meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai kondisi biasa. Ia menginginkan adanya langkah cepat dan terukur dari seluruh pihak yang berkepentingan.
“Ini perlu solusi cepat dari seluruh persoalan, kita tidak boleh anggap ini persoalan biasa,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah ingin mengetahui apakah persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau faktor lainnya.
Informasi tersebut dinilai penting agar Pemkot Makassar dapat membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mencegah berkembangnya informasi yang tidak jelas.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.
Untuk mengurangi kepadatan di dalam kota, Appi juga mengusulkan agar SPBU yang berada di wilayah penyangga Makassar, khususnya Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.
Menurutnya, kendaraan besar tidak harus seluruhnya masuk ke pusat Kota Makassar hanya untuk mengisi BBM.
Jika distribusi pelayanan dapat dibagi dengan SPBU di kawasan penyangga, beban antrean di SPBU dalam kota dapat dikurangi.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.
Appi juga meminta Pertamina menambah personel di SPBU yang mengalami kepadatan. Menurut dia, jumlah petugas harus disesuaikan dengan kondisi antrean sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat.
Selain penanganan teknis, ia menilai sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperkuat, terutama mengenai kondisi stok, kebijakan distribusi, mekanisme pengisian, dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah bersama Pertamina.
“Yang paling penting adalah kita memastikan benar-benar ini ditangani dan masyarakat mendapatkan penjelasan,” imbuh politisi Golkar tersebut.
Appi menegaskan pertemuan dengan Pertamina tidak boleh berhenti pada seremoni atau sekadar pembahasan. Ia meminta hasil pertemuan segera diwujudkan melalui tindakan di lapangan.
“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” terangnya.
Pemkot Makassar, lanjut Appi, akan terus mengawal penanganan antrean BBM agar tidak semakin mengganggu aktivitas warga maupun pelayanan publik.
“Kami Pemkot Makassar akan terus mengawal persoalan ini, agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu dan antrean panjang tidak menjadi persoalan yang berdampak pada aktivitas warga serta pelayanan publik di Kota Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan stok BBM untuk masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum dalam kondisi aman.
Ia mengatakan sejumlah langkah penanganan akan segera dilakukan untuk mengurai antrean. Bahkan, langkah tersebut diupayakan mulai berjalan pada hari yang sama setelah pertemuan dengan Wali Kota Makassar.
“Mudah-mudahan ini bisa segera, hari ini juga kita lakukan beberapa hal, Pak Wali,” kata Deny.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memperpanjang jam operasional SPBU. Saat ini, terdapat 25 SPBU di Makassar yang beroperasi selama 24 jam.
Jumlah tersebut masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan. Pertamina akan menyesuaikan operasional SPBU berdasarkan tingkat kepadatan antrean.
“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujarnya.
Deny menjelaskan, penambahan jam operasional tersebut bertujuan mengurai konsentrasi kendaraan di SPBU yang mengalami kepadatan.
“Intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jadi jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis, menyesuaikan kondisi antrean,” jelasnya.
Pertamina juga memastikan telah meningkatkan penyaluran BBM untuk merespons kondisi antrean di Makassar.
Untuk solar, penyaluran disebut meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Sementara penyaluran Pertalite telah ditingkatkan sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen dari kondisi normal.
“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat kami penyaluran untuk solar, sudah di kisaran di atas normal sekitar 15 persen,” tutur Deny.
“Pertalite sudah 8 persen dan kemarin juga sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” tambahnya.
Namun, Deny menjelaskan jumlah suplai setiap SPBU berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi.
“Berbeda-beda memang, tergantung kebutuhan. Karena setiap SPBU nanti akan berbeda-beda juga,” katanya.
Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan. Titik-titik tersebut akan mendapat perhatian dan tambahan suplai sesuai kebutuhan.
“Kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita pastikan, kita akan dorong juga suplai ke SPBU,” tegasnya.
Selain menambah pasokan dan jam operasional, Pertamina telah berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean di lapangan.
Deny mengatakan tambahan pasokan harus diikuti dengan pengaturan kendaraan agar pelayanan di SPBU dapat berjalan lebih efektif.
“Pertamina sampai hari ini sudah menambah suplai, kami juga sudah menambah waktu operasional SPBU,” katanya.
Langkah tersebut juga sejalan dengan usulan Appi untuk mengoptimalkan seluruh nozzle, menambah petugas, mempercepat pelayanan, serta mengatur alur kendaraan agar antrean tidak mengular hingga mengganggu arus lalu lintas.
“Kemudian, kami sudah koordinasi dengan tim Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean-antrean yang ada di SPBU, membuka nozzle di SPBU,” tutup Deny.
