BATAM, SMARTMAKASSAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026.
Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku UMKM, perusahaan teknologi, serta perguruan tinggi untuk membangun ekosistem pembiayaan digital yang lebih inklusif.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan pemanfaatan teknologi keuangan mampu membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” ujar Adi.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar perkembangan ekonomi digital dapat memberikan manfaat luas dengan tetap menjaga aspek keamanan, kepercayaan, dan keberlanjutan ekosistem keuangan.
Data Digital Buka Peluang Pembiayaan Baru
OJK terus mengembangkan pemanfaatan ITSK melalui berbagai model inovasi, salah satunya digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur dengan teknologi Enterprise Resource Planning (ERP).
Melalui sistem tersebut, aktivitas usaha dapat tercatat lebih terstruktur sehingga menghasilkan data alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung proses credit scoring atau pemeringkatan kredit.
Model ini menghubungkan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga penyelenggara ITSK seperti Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
OJK menilai pola serupa berpotensi diterapkan di Kepulauan Riau untuk mendukung sektor unggulan daerah seperti UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi sektor korporasi sehingga pembiayaan bagi UMKM masih memiliki ruang untuk terus diperluas.
Hingga Juni 2026, sebanyak 132.380 pengguna PAJK berasal dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna nasional. Selain itu, sebanyak 15 BPR dan BPRS di wilayah tersebut telah menjalin kemitraan dengan PAJK.
Selain memperluas pembiayaan, OJK juga memperkuat literasi keuangan digital melalui kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi.
Adi Budiarso menilai generasi muda memiliki peluang besar menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital, namun harus dibekali pemahaman mengenai manfaat dan risiko layanan keuangan digital.
“Ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat. Yang dibutuhkan adalah memastikan partisipasi masyarakat dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” katanya.
OJK mengingatkan masyarakat untuk memahami risiko keuangan digital, termasuk keamanan transaksi, potensi penipuan, volatilitas aset digital, hingga perilaku konsumtif akibat tren investasi.
Hingga Juli 2026, tercatat terdapat 16 PAJK dengan lebih dari 19 juta pengguna dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, delapan PKA mencatat total hit mencapai 184 juta dengan total aset Rp564 miliar.
Melalui forum sinergi tersebut, OJK mendorong terbentuknya kerja sama strategis antara pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, industri teknologi, dan akademisi untuk mempercepat transformasi ekonomi digital.
Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan tidak lepas dari perannya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ) serta salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
OJK menegaskan akan terus memperkuat pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan guna memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
