MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Kota Makassar mencatat lonjakan capaian dalam pelaksanaan pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hanya dalam waktu sekitar dua hingga tiga pekan setelah dilakukan penguatan teknis, Makassar berhasil memperbaiki posisinya dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti piloting nasional.
Capaian tersebut mendorong Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak lengah dan terus mengawal proses pendataan hingga ke tingkat paling bawah.
Munafri menekankan pentingnya memastikan Agen Perlinsos atau Agen Perisai benar-benar aktif membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan memperbarui data melalui Portal Perlinsos Digital.
Menurut pria yang akrab disapa Appi tersebut, validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program perlindungan sosial.
Terlebih, Makassar merupakan salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah uji coba atau piloting nasional Perlinsos Digital.
Karena itu, ia meminta keberadaan Agen Perisai dioptimalkan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pendaftaran maupun pemutakhiran data perlindungan sosial.
“Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Appi, Selasa (1/9/2026).
Ia juga meminta camat, lurah, serta RT/RW melakukan pengawasan terhadap aktivitas para agen agar program tersebut benar-benar berjalan di lapangan.
“Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan,” sambung Munafri.
Munafri meminta para camat dan lurah memastikan agen yang telah dibentuk tidak sekadar tercatat secara administratif, tetapi aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Ia juga menilai skema Agen Perisai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Menurutnya, program tersebut harus dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial sekaligus memastikan data yang dihimpun pemerintah benar-benar akurat dan mutakhir.
“Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran,” harap Appi.
Ia kembali menegaskan pentingnya keterlibatan RT dan RW karena proses pemutakhiran data harus mampu menjangkau masyarakat secara luas.
“Ini paling penting karena sudah mulai turun sampai di tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan, ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan peringkat tersebut tidak terlepas dari kerja keras camat, lurah, hingga jajaran RT/RW yang turun langsung melakukan pendataan.
“Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini. Alhamdulillah saat ini, kita sudah bisa naik ke peringkat 20,” kata Andi Bukti.
Hingga saat ini, pendataan telah mencakup 138.237 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut setara dengan 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan.
Tidak hanya mengalami peningkatan peringkat, Makassar juga masuk dalam jajaran 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital.
Makassar berada di urutan ketujuh dan menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.
“Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujarnya.
Andi Bukti mengapresiasi camat dan lurah yang dinilai aktif menggerakkan aparat di wilayah masing-masing.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kecil lurah yang belum proaktif dalam mendorong percepatan pendataan di wilayahnya.
Dari sisi sumber daya, Dinsos Makassar mencatat sebanyak 8.732 agen telah terdata untuk mendukung proses pendataan Perlinsos Digital.
Namun, dari jumlah tersebut baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan di lapangan.
Andi Bukti menjelaskan, sebagian agen yang belum aktif berasal dari unsur RT/RW. Data mereka telah dikirim ke tingkat pusat, tetapi belum mendapatkan bimbingan teknis (bimtek).
“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan bimtek dapat meningkatkan kemampuan para agen sekaligus mempercepat cakupan pendataan.
Dengan penguatan tersebut, warga yang belum terdata diharapkan dapat segera masuk ke dalam sistem Perlinsos Digital.
Capaian pendataan di masing-masing kecamatan masih menunjukkan variasi.
Kecamatan Sangkarrang menjadi wilayah dengan persentase pendataan tertinggi, yakni sekitar 50 persen.
Sejumlah kecamatan lainnya juga mencatat capaian cukup tinggi. Mariso mencapai sekitar 37,40 persen, Ujung Tanah 40,12 persen, Bontoala 31,20 persen, Kecamatan Makassar sekitar 31 persen, serta Tamalate sekitar 31 persen.
Sementara itu, Mamajang mencapai sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, dan Ujung Pandang 25,78 persen.
“Secara keseluruhan, tercatat 138.237 KK telah terdaftar atau mencapai 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan,” terang Andi Bukti.
Di balik peningkatan capaian tersebut, Dinsos Makassar masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pendataan di lapangan.
Salah satunya terkait koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM yang belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.
Andi Bukti mengatakan, persoalan koordinasi tersebut terkadang dipengaruhi masalah personal antara petugas di lapangan.
“Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi,” ungkapnya.
Selain persoalan koordinasi, Dinsos Makassar juga menemukan adanya warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan maupun asesmen.
Menurut Andi Bukti, sebagian masyarakat masih menganggap pendataan Perlinsos hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial (bansos).
Padahal, pendataan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun basis data perlindungan sosial yang lebih akurat dan mutakhir.
“Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital yang lebih akurat,” tutup Andi Bukti.
About the Author
