MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Makassar.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Makassar bersama BPJS Kesehatan di Ruang Sekda Balai Kota Makassar, Kamis (6/8).
Forum ini dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda, serta sejumlah OPD terkait.
Andi Zulkifly menjelaskan forum komunikasi tersebut merupakan agenda rutin yang menjadi sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN di Kota Makassar. Menurutnya, program JKN merupakan salah satu prioritas nasional yang membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program JKN di Kota Makassar. Kita juga harus mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi setiap stakeholder agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran,” ujar Andi Zulkifly.
Ia menambahkan, forum tersebut juga difokuskan untuk mengidentifikasi penyebab masih adanya peserta JKN yang tidak aktif sekaligus menyusun langkah strategis guna meningkatkan jumlah peserta aktif melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Menurut Zulkifly, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Di antaranya masih adanya warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, rendahnya tingkat keaktifan peserta bukan penerima upah (BPU), tingginya mobilitas penduduk perkotaan, perpindahan domisili, hingga perlunya pemutakhiran data kependudukan.
“Semua ini harus kita evaluasi bersama. Data kependudukan harus terus dimutakhirkan karena menjadi dasar dalam memastikan kepesertaan JKN tetap aktif. Sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan OPD terkait menjadi sangat penting,” katanya.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Makassar. Sementara itu, sejumlah OPD menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan, pengawasan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja, hingga optimalisasi pemanfaatan aplikasi untuk memastikan status kepesertaan masyarakat.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Sekda meminta setiap OPD segera menjalankan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dinas Kesehatan diminta mempercepat penyelesaian kerja sama yang diperlukan serta memastikan dukungan penganggaran bersama Bappeda dan BPKAD. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan diarahkan memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan badan usaha, sedangkan Dinas Sosial diminta mengoptimalkan mekanisme pemutakhiran data peserta agar keaktifan JKN masyarakat tetap terjaga.
“Anggaran saya kira sudah siap. Sekarang yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mempertahankan kepesertaan dan keaktifan peserta JKN. Saya minta seluruh OPD menindaklanjuti hasil rapat ini dan memperkuat koordinasi agar target UHC Kota Makassar tetap terjaga,” tegasnya.
Berdasarkan data Semester II Tahun 2025, jumlah penduduk ber-KTP Kota Makassar tercatat sekitar 1,49 juta jiwa. Hingga 1 Agustus 2026, sebanyak 1.484.560 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN atau setara dengan cakupan kepesertaan sebesar 99,60 persen.
Komposisi peserta terbesar berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), disusul peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, peserta badan usaha, peserta yang dibiayai Pemerintah Kota Makassar melalui APBD, serta peserta dari kalangan ASN, TNI, dan Polri.
About the Author
