JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM — BPJS Kesehatan memperkuat akses layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui layanan digital Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola BPJS Keliling.
Langkah ini menjadi bagian dari program Layanan Ujung Negeri (LANURI) yang diluncurkan dalam rangka memperluas jangkauan layanan JKN hingga ke wilayah dengan keterbatasan geografis, infrastruktur, maupun akses teknologi.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan layanan VIOLA dan BPJS Keliling menjadi solusi untuk memastikan masyarakat di daerah 3T tetap mendapatkan akses informasi, administrasi kepesertaan, hingga penyampaian pengaduan terkait JKN.
“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan,” ujar Pujo dalam acara Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, Senin (13/7/2026).
Melalui program tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan secara serentak di 558 titik kabupaten/kota di Indonesia dengan melibatkan 126 kantor cabang. Sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA.
VIOLA merupakan layanan berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat terhubung langsung dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time. Layanan ini dimanfaatkan untuk pengurusan administrasi kepesertaan, perubahan data, informasi layanan, hingga penanganan keluhan.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, pemanfaatan VIOLA tercatat mencapai 218.729 layanan. Puskesmas menjadi lokasi dengan pemanfaatan tertinggi, sementara layanan yang paling banyak digunakan adalah informasi dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi kelompok pengguna terbesar.
Namun, BPJS Kesehatan menyadari transformasi digital masih menghadapi tantangan di sejumlah wilayah. Keterbatasan jaringan komunikasi data, kondisi geografis, serta tingkat literasi digital masyarakat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Karena itu, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan BPJS Keliling sebagai pendekatan langsung kepada masyarakat. Melalui layanan tersebut, warga dapat memperoleh informasi, mengurus administrasi kepesertaan, hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus datang jauh ke kantor layanan.
Pujo menyampaikan, pelaksanaan Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut mencakup delapan inisiatif, yakni empat program berbasis kebutuhan peserta (Customer Centric) dan empat program kolaboratif bersama pemangku kepentingan.
Beberapa program yang telah berjalan antara lain JKN 3T, berupa kerja sama pengiriman tenaga kesehatan dan dukungan layanan kesehatan ke wilayah terpencil; P-Care MBG untuk pemantauan kesehatan peserta program Makan Bergizi Gratis; serta Eliminasi Inefisiensi melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya dan mencegah potensi fraud dalam penyelenggaraan JKN.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan memperluas layanan bagi masyarakat di wilayah 3T. Menurutnya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga tingkat desa dapat mendukung implementasi layanan VIOLA maupun BPJS Keliling.
“Kehadiran layanan ini menjadi terobosan untuk mendekatkan administrasi JKN bagi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan transportasi maupun infrastruktur digital,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, menyebut pemerataan layanan kesehatan masih menjadi tantangan nasional, khususnya di wilayah 3T.
Ia menilai jaringan fasilitas kesehatan dan personel TNI dapat mendukung keberhasilan program LANURI melalui mobilisasi tenaga kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI, hingga dukungan kapal rumah sakit untuk wilayah kepulauan terpencil.
Melalui LANURI, BPJS Kesehatan menargetkan layanan JKN semakin mudah dijangkau seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan akses terbatas.
