MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan sinergi lintas sektor.
Upaya tersebut diwujudkan lewat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Makassar bertajuk Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Produktif yang Inklusif di Kota Makassar yang digelar di Hotel Melia Makassar, Jumat (10/7/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pembiayaan formal yang lebih mudah diakses, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Mewakili Wali Kota Makassar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Makassar, Zaenal Ibrahim, mengatakan pembiayaan produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Pembiayaan produktif bukan hanya menjadi kebutuhan pelaku usaha, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Zaenal, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan formal. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem pembiayaan dapat berjalan lebih inklusif.
“Keberhasilan memperluas akses pembiayaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, dunia akademik, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Ia menegaskan, TPAKD hadir sebagai wadah koordinasi untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh akses terhadap pembiayaan formal sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama seluruh anggota TPAKD dalam menjalankan program pembiayaan produktif yang inklusif.
“Melalui rapat koordinasi ini kami ingin membangun komitmen bersama agar setiap program yang dijalankan dapat saling mendukung,” katanya.
Menurut Amri, forum tersebut tidak hanya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan akademisi, tetapi juga merumuskan berbagai langkah kolaboratif untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Salah satu gagasan yang muncul dalam rapat tersebut adalah penyelenggaraan CFD Financial Day, sebuah program kolaboratif yang akan dikemas melalui kegiatan Car Free Day.
Program ini dirancang sebagai sarana edukasi dan literasi keuangan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai produk keuangan formal, konsultasi pembiayaan usaha, edukasi pengelolaan keuangan, hingga akses terhadap berbagai program pemberdayaan UMKM.
“Selain menjadi forum berbagi perspektif, rapat koordinasi ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antaranggota TPAKD,” ujar Amri.
Rekomendasi yang dihasilkan antara lain memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan, serta mendorong lahirnya program-program kolaboratif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar akan terus memperkuat koordinasi bersama seluruh anggota TPAKD agar berbagai program yang telah disepakati dapat segera diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Amri optimistis penguatan sinergi tersebut akan menjadikan pembiayaan produktif sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari OJK, Bank Indonesia, dan Universitas Hasanuddin, serta diikuti perwakilan Bank Himbara, Bank Sulselbar, bank swasta nasional, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, BPR/BPRS, perangkat daerah, dan anggota TPAKD Kota Makassar.
About the Author
