MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memaksimalkan persiapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dengan menghadirkan sejumlah pembenahan sistem berbasis digital guna memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim kendala.
Melalui Dinas Pendidikan (Disdik), berbagai langkah strategis kini mulai disiapkan, mulai dari pemisahan server untuk setiap jenjang pendidikan, penyediaan kanal pengaduan masyarakat, hingga penguatan sistem monitoring secara real time melalui platform Lontara+.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan masa simulasi saat ini dimanfaatkan untuk menyempurnakan seluruh aspek teknis pelaksanaan SPMB, termasuk penyederhanaan mekanisme login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Selain itu, integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan juga diperkuat secara otomatis agar proses verifikasi berjalan lebih cepat dan akurat.
“Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” ujar Achi, Senin (18/5/2026).
Disdik Makassar juga memperpanjang masa simulasi hingga 21 Mei 2026 menyusul tingginya antusiasme masyarakat sekaligus sebagai upaya penyempurnaan alur pendaftaran digital sebelum tahapan resmi dimulai pada 2 Juni mendatang.
Tak hanya fokus pada sistem, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama.
Seluruh operator sekolah dari jenjang PAUD, SD hingga SMP akan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) guna memastikan pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme baru SPMB.
“Kami siapkan tim terbaik agar seluruh operator memahami sistem secara utuh, sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” tegasnya.
Pada pelaksanaan tahun ini, daya tampung peserta didik disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia.
Untuk jenjang PAUD, lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa. Sementara jenjang SD dari 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18 ribu siswa, dan SMP negeri sebanyak 55 sekolah dengan kuota kurang lebih 15 ribu siswa.
Mekanisme penerimaan juga dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan.
Untuk PAUD tersedia jalur afirmasi 60 persen dan domisili 40 persen. Sementara jenjang SD membuka jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Adapun jenjang SMP mencakup jalur prestasi, domisili, afirmasi, serta mutasi.
Disdik Makassar turut memberikan perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet. Karena itu, mekanisme pendaftaran offline tetap disiapkan sebagai solusi alternatif.
“Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan lebih optimal. Namun jika tidak memungkinkan, mekanisme offline tetap disiapkan,” jelas Achi.
Selain layanan daring, sekolah tetap menjadi pusat layanan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kendala selama proses pendaftaran.
Panitia dan operator sekolah akan disiagakan untuk membantu orang tua maupun calon siswa secara langsung.
Sementara itu, Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, mengungkapkan bahwa masyarakat juga dapat memperoleh informasi terbaru melalui kanal resmi seperti media sosial Disdik Makassar, hotline layanan, hingga grup Telegram resmi.
“Selama masa simulasi ini kami menyediakan grup Telegram resmi sebagai kanal update. Masyarakat yang mengalami kendala bisa langsung menyampaikan aduan dan tim kami akan merespons secara berkala,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar melakukan pembaruan signifikan pada sistem server. Jika sebelumnya seluruh jenjang menggunakan satu server terpusat, kini sistem dipisahkan menjadi tiga server berbeda untuk PAUD, SD, dan SMP guna menghindari lonjakan akses.
“Dengan sistem terpisah, performa layanan diharapkan menjadi lebih stabil,” kata Andi Gita.
Tim teknis juga telah melakukan uji ketahanan sistem atau penetration test dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan pengguna saat pendaftaran berlangsung.
Untuk menjaga transparansi, platform Lontara+ kini dilengkapi dashboard pemantauan internal yang memungkinkan Dinas Pendidikan hingga Wali Kota memantau secara langsung jumlah pendaftar, progres verifikasi, hingga kinerja operator sekolah secara real time.
“Jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan operator yang terlambat dapat langsung ditegur,” ungkapnya.
Menurutnya, sistem yang dibangun saat ini dirancang untuk meminimalisir potensi kecurangan. Meski demikian, pengawasan bersama dari masyarakat tetap dibutuhkan agar proses penerimaan berjalan objektif dan transparan.
“Secara sistem sudah dibuat seaman mungkin dan transparan. Namun pengawasan bersama tetap penting agar proses berjalan sesuai aturan,” tutupnya.
About the Author
