MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mendorong lahirnya mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat yang lebih kuat di daerah dengan mengusulkan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi jembatan yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat dalam proses pembangunan daerah.
Usulan tersebut disampaikan Aliyah saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” yang digelar oleh DPW PGK Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6/2026).
Dalam pemaparannya, Aliyah menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan dan tidak hanya mendapat perhatian pada momentum politik seperti pemilihan umum.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan ruang yang lebih terstruktur untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang mereka hadapi sehari-hari agar dapat ditindaklanjuti secara jelas oleh lembaga legislatif.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model seperti ini layak dipertimbangkan untuk dihidupkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi warga dapat terakomodasi lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Aliyah.
Ia menilai kehadiran BAM di daerah akan memperkuat fungsi representasi sekaligus pengawasan DPRD terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam forum tersebut, Aliyah yang hadir didampingi Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar juga membagikan pengalamannya sebagai bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang memiliki karakter masyarakat aktif dan kritis dalam menyampaikan pendapat.
Menurutnya, budaya demokrasi yang tumbuh di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Selain menyoroti pentingnya kanal aspirasi masyarakat, Aliyah juga mengajak generasi muda untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa kontribusi anak muda tidak cukup hanya melalui ruang digital atau media sosial, tetapi juga harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat serta penyampaian gagasan yang konstruktif.
“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Aliyah menambahkan, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila seluruh elemen masyarakat diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan hingga pengambilan kebijakan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Seminar kebangsaan tersebut menjadi ruang diskusi berbagai kalangan untuk membahas pentingnya pembangunan berbasis partisipasi masyarakat serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah di masa depan.
About the Author
