MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan kota berbasis pengetahuan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bahkan mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot untuk memiliki karya tulis berupa buku.
Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi keynote speaker dalam talkshow literasi memperingati Hari Buku Nasional 2026 yang digelar Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital”.
Turut hadir dalam kegiatan itu Bunda Literasi Kota Makassar yang juga Bunda PAUD, Melinda Aksa.
Dalam pemaparannya, Munafri menegaskan bahwa penguatan literasi harus dimulai dari lingkungan pemerintahan.
Ia meminta pejabat ASN, mulai dari kepala bidang, kepala subbagian hingga kepala dinas, untuk menghasilkan minimal satu karya buku sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan literasi.
“ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional,” ujarnya.
Menurut Munafri, buku yang ditulis ASN tidak harus bersifat akademik berat. Ia berharap karya tersebut menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami pelajar SD hingga SMP dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Topik yang diangkat pun dapat beragam, mulai dari pengelolaan sampah, kepedulian lingkungan, perlindungan hewan, hingga pola hidup di ruang terbatas.
Ia menilai langkah tersebut menjadi strategi konkret menghadirkan literasi yang aplikatif dan dekat dengan masyarakat. Jika setiap organisasi perangkat daerah mampu menghasilkan satu buku setiap tahun, maka Pemkot Makassar diperkirakan dapat memproduksi sekitar 150 buku baru.
“Buku-buku ini nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta,” katanya.
Munafri menyebut kebutuhan bahan bacaan kontekstual di Makassar masih cukup tinggi, terutama di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya literasi. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan perguruan tinggi, penerbit, dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Setiap persoalan pembangunan kota juga kami diskusikan dengan pihak kampus. Dari sana muncul berbagai perspektif dan solusi. Artinya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kota, termasuk dalam penguatan literasi,” ungkapnya.
Munafri juga menyoroti peran perpustakaan sebagai ruang interaksi intelektual yang mampu mempertemukan berbagai disiplin ilmu dan komunitas.
“Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi ruang bertemunya berbagai gagasan dan pengetahuan baru,” jelasnya.
Di tengah perkembangan teknologi, ia menilai transformasi digital harus dimanfaatkan untuk memperluas akses literasi tanpa menghilangkan peran buku fisik.
“Digitalisasi tidak menghilangkan buku teks, tetapi menjadi penghubung menuju akses yang lebih luas. Kita harus membangun kombinasi yang baik antara keduanya,” tuturnya.
Pemkot Makassar, lanjut Munafri, saat ini terus berupaya menghadirkan perpustakaan daerah yang modern dan representatif. Melalui Dinas Perpustakaan, berbagai program literasi rutin dijalankan hingga menjangkau masyarakat di tingkat kelurahan.
Di akhir sambutannya, Munafri mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan meningkatkan indeks literasi Kota Makassar yang saat ini tergolong tinggi di Sulawesi Selatan.
“Literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami berharap sinergi antara pemerintah, kampus, dan seluruh stakeholder terus terjalin kuat,” pungkasnya.
About the Author
