SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah pusat dan daerah di Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan program sosial melalui forum silaturahmi yang digelar Kementerian Sosial RI di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dari jajaran Pemerintah Kota Makassar, Munafri turut didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri.
Dalam kesempatan itu, Andi Bukti Jufri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan seluruh program berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh Menteri Sosial RI. Beberapa di antaranya meliputi penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program Sekolah Rakyat, serta percepatan penurunan angka kemiskinan.
“Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos mencakup penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, dan percepatan penurunan kemiskinan,” ujar Andi Bukti.
Menurutnya, DTSEN memiliki peran penting sebagai basis data yang akurat dan mutakhir dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Saat ini, pihaknya juga tengah mempersiapkan uji coba digitalisasi data bansos di Kota Makassar.
“DTSEN ini krusial agar data yang digunakan benar-benar valid. Kami juga sedang menyiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek).
Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas data penerima bansos di Makassar semakin akurat sehingga bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setelah bimtek selesai, kami akan langsung melakukan pendataan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana Sekolah Rakyat, penyaluran bansos, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan data bansos kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), serta terus diperbarui guna menjaga akurasi penerima manfaat.
“Dengan sistem ini, kami ingin meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan,” ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
Ia memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengajukan keberatan apabila merasa berhak menerima bantuan. Mekanisme usul sanggah, kata dia, menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah.
About the Author
