SMARTMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin terus mengakselerasi pengembangan layanan transportasi laut terintegrasi guna meningkatkan konektivitas bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut kini mulai menunjukkan progres nyata setelah adanya sinyal dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait penambahan armada kapal.
Munafri Arifuddin mengungkapkan, rencana penambahan armada kapal tersebut telah memasuki tahap alokasi. Pemkot Makassar diproyeksikan akan menerima tambahan kapal untuk memperkuat konektivitas antar pulau.
“Iya, nanti kita minta tambahan armada dari Direktur Perhubungan Laut. Itu sudah dialokasikan, mudah-mudahan ada kapal yang dialokasikan. Satu dalam waktu dekat akan masuk proses penyerahan,” ujar Munafri.
Titik terang upaya ini terlihat dalam pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan yang turut dihadiri Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Capt. Rudi Susanto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat direktur kampus PIP Makassar, Jalan Salodong, Selasa (14/4/2026).
Penguatan transportasi laut ini difokuskan untuk melayani mobilitas masyarakat di wilayah kecamatan kepulauan yang selama ini masih mengandalkan moda transportasi tradisional seperti “pete-pete laut”.
Kehadiran layanan transportasi yang lebih terintegrasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk menunjang aktivitas ekonomi, tetapi juga akses sosial dan layanan dasar masyarakat.
Dengan kondisi geografis kepulauan yang menjadi karakteristik Kota Makassar, konektivitas laut disebut bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam menunjang mobilitas warga.
Menjawab tantangan tersebut, Pemkot Makassar terus memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun pusat, guna memastikan dukungan armada dan sistem layanan dapat terealisasi.
“Meski saat ini Pemerintah Kota Makassar telah memiliki satu unit kapal untuk operasional, tapi butuh tambahan kapal sebelum beroperasi,” jelasnya.
Appi—sapaan akrab Munafri—menegaskan pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat demi memperkuat layanan transportasi laut yang berkelanjutan.
Menurutnya, tambahan armada kapal akan menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan akses transportasi di wilayah kepulauan. Kapal tersebut nantinya akan difungsikan sebagai transportasi reguler dengan trayek tetap yang menghubungkan pulau-pulau.
“Kita pastikan kapal itu menjadi alat transportasi masyarakat antar pulau, seperti pete-pete yang memiliki trayek tetap,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal percontohan yang akan segera diluncurkan. Saat ini, proses masih menunggu penyelesaian survei jalur pelayaran.
“Kita sudah punya satu percobaan, nanti akan kita launching sebagai percontohan,” tambahnya.
Selain itu, satu unit kapal tambahan juga direncanakan melalui skema kerja sama dengan Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari strategi kolaboratif.
Munafri menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari visi besar Pemkot Makassar dalam menghadirkan konektivitas wilayah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
“Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan operasional kapal, termasuk estimasi bahan bakar dan waktu tempuh.
“Survei dimulai dari daratan ke Barrang Lompo, lalu dilanjutkan ke Lumu-Lumu, Langkai, hingga Lanjukang, kemudian kembali melalui rute yang telah ditentukan,” jelasnya.
Untuk rute Pulau Kodingareng, lanjut Rheza, masih dalam tahap kajian karena lokasinya yang lebih jauh ke laut lepas. Namun, peluang pembukaan rute tetap terbuka jika terdapat tambahan armada.
Dari sisi operasional, frekuensi pelayaran diperkirakan masih terbatas, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran bahan bakar. Untuk tahap awal, layanan diproyeksikan beroperasi satu kali dalam sepekan.
“Kalau ada penambahan anggaran, frekuensi bisa ditingkatkan menjadi dua kali sepekan,” katanya.
Ia juga menambahkan, kapal yang digunakan saat ini merupakan kapal kayu dengan kecepatan sekitar 7 knot dalam kondisi normal, sehingga waktu tempuh dan faktor cuaca menjadi pertimbangan utama dalam operasional.
Meski demikian, respons masyarakat kepulauan terhadap rencana ini dinilai sangat positif. Selama ini, warga kerap mengalami kesulitan transportasi, bahkan harus menyewa kapal secara gotong royong dalam kondisi tertentu.
Namun, tantangan lain masih dihadapi, terutama keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau. Beberapa wilayah seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung telah memiliki dermaga, meski kondisinya belum sepenuhnya memadai.
Sementara itu, pulau seperti Lumu-Lumu dan Lanjukang masih belum memiliki fasilitas dermaga yang layak.
Pemerintah Kota Makassar pun menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat, tergantung pada dukungan anggaran ke depan.
Adapun tahap awal program akan dimulai dengan soft launching sekaligus uji coba operasional untuk melihat efektivitas layanan di lapangan.
“Mudah-mudahan Mei sudah bisa mulai. Kita lakukan soft launching dulu, lalu trial,” ujar Rheza.
Saat ini, armada yang tersedia baru satu unit kapal bantuan, namun Pemkot Makassar terus berupaya mendapatkan tambahan armada dari pemerintah pusat.
Kapal yang disiapkan memiliki kapasitas sekitar 25 hingga 30 penumpang, dengan kemungkinan penyesuaian sesuai kebutuhan muatan.
Kehadiran layanan ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang terjangkau sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar.
About the Author
