SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia untuk memperkuat penyediaan dan pemanfaatan data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Penandatanganan berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (13/3/2026).
Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bahwa kerja sama tersebut mencakup penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, penguatan data statistik sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Ini MoU terkait sensus ekonomi 2026 dan juga sharing data, termasuk sensus penduduk dan sensus lainnya. Penguatan data ini nantinya menjadi rujukan atau kompas dalam pembuatan kebijakan, terutama sektor yang berpengaruh terhadap indikator kinerja utama seperti kemiskinan, beban ekonomi, IPM dan lainnya,” ujarnya.
Ia menilai sensus ekonomi memiliki peran strategis untuk memetakan kondisi pelaku usaha di daerah secara lebih rinci. Melalui sensus tersebut, pemerintah dapat mengetahui profil pelaku usaha, jenis usaha yang dijalankan, hingga potensi dan kebutuhan yang dimiliki.
“Sensus ekonomi sangat berperan karena kita akan tahu nanti pengusaha mana, orangnya siapa, usahanya apa, kebutuhannya apa dan kelebihannya apa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Sudirman mencontohkan pemanfaatan data sensus dalam pengembangan komoditas unggulan daerah, salah satunya komoditas rumput laut yang diproduksi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan wilayah produksi sehingga proses pengolahan hingga ekspor dapat dipusatkan di lokasi tertentu agar lebih efisien.
Menurutnya, melalui sensus ekonomi, pemerintah juga dapat mengelompokkan atau mengklaster kegiatan ekonomi masyarakat sehingga kondisi riil perekonomian daerah dapat diketahui secara lebih akurat.
