Wali Kota Makassar Dampingi Wamen PKP Tinjau Kawasan Kumuh di Tallo, Jumat (6/3/2026).
SMARTMAKASSAR.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau langsung kawasan permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi kawasan yang masuk kategori kumuh dan membutuhkan penanganan serius dalam program penataan permukiman perkotaan.
Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman warga yang berada tidak jauh dari kawasan Pasar Tradisional Pannampu.
Di lokasi tersebut, keduanya melihat secara langsung kondisi rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan yang sempit serta lingkungan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
Beberapa bangunan bahkan berdiri sangat berdekatan satu sama lain, memperlihatkan berbagai tantangan dalam penataan kawasan, mulai dari persoalan sanitasi, drainase, hingga kualitas hunian yang belum memadai.
Selain meninjau kondisi fisik lingkungan, rombongan juga berdialog dengan sejumlah warga setempat untuk mendengar langsung kondisi kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, mengatakan kunjungan Wamen PKP bertujuan untuk melihat langsung kondisi kawasan kumuh yang berada di wilayah Kecamatan Tallo.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan pemerintah pusat.
“Hari ini Pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kita juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.
Ia menjelaskan, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.
Dengan konsep hunian vertikal, kawasan permukiman di sekitar Pasar Pannampu diharapkan dapat ditata lebih baik sekaligus menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga.
Pemerintah Kota Makassar juga berharap sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut.
“Kunjungan lapangan ini kita harapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” katanya.
Berdasarkan data pemerintah setempat, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK). Tingginya jumlah penduduk tersebut berdampak pada kondisi permukiman yang padat, terutama di sekitar kawasan Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.
Dari hasil pendataan Pemerintah Kota Makassar, masih terdapat 117 unit rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).
Sementara jumlah kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni mencapai 154 KK dengan total penghuni sekitar 575 jiwa.
Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya di kawasan padat di sekitar Pelabuhan Baru Pannampu.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2025 telah mengalokasikan bantuan perbaikan sebanyak 20 unit rumah dengan total anggaran Rp400 juta.
Sementara untuk tahun 2026, pemerintah kembali merencanakan program serupa dengan target penanganan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Selain penanganan RTLH, pemerintah juga berencana meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut, seperti pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan serta sistem drainase yang akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, dan layak bagi masyarakat.
About the Author
