SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar terus mengoptimalkan kinerja seluruh perangkat daerah dengan mendorong program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor lingkungan dan ketahanan pangan.
Salah satu fokus yang kini diperkuat adalah pembangunan berbasis lingkungan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek ketahanan pangan dan pengelolaan sampah di tingkat wilayah.
Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar didorong sebagai leading sector untuk mengakselerasi program strategis berbasis urban farming di setiap kelurahan secara maksimal.
“Kita perlu maksimalkan program urban farming di semua wilayah, maka keterlibatan aktif kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam pembangunan di tingkat lorong,” jelas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Minggu (12/4/2026).
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, program urban farming tidak sekadar mendorong pemanfaatan lahan sempit, tetapi juga dirancang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah rumah tangga.
Melalui pendekatan tersebut, sampah organik diolah menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan.
Dengan konsep ini, pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan ketersediaan pangan skala rumah tangga, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi volume sampah sekaligus memperkuat kemandirian pangan warga di tengah dinamika perkotaan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, program urban farming merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong kemandirian pangan berbasis masyarakat, terutama melalui pemanfaatan lahan terbatas dengan pendekatan pertanian perkotaan.
Munafri juga menyebut, program urban farming yang telah berjalan di Kota Makassar menunjukkan hasil positif, bahkan di beberapa wilayah telah mampu membangun ekosistem pemenuhan gizi dan ekonomi lokal.
Sebagai bagian dari implementasi, setiap kelompok masyarakat didorong untuk membina minimal dua lorong dengan melibatkan lurah serta RT/RW setempat guna menciptakan lingkungan yang produktif dan tertata.
Program ini terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sehingga tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah.
Munafri mencontohkan model peternakan skala kecil yang dapat menghasilkan telur setiap hari dengan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan dapat diterapkan di lahan terbatas.
“Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Dengan sistem yang baik, bisa produktif dan ramah lingkungan,” terangnya.
Untuk mendukung program tersebut, ia meminta DP2 berkoordinasi dengan Dewan Lingkungan agar kelompok masyarakat mendapatkan pendampingan serta fasilitas yang memadai.
Selain itu, Munafri juga mendorong kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna memperkuat pembiayaan dan pengembangan program.
Lebih jauh, ia menargetkan pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat mencapai minimal 95 persen. Saat ini, capaian tersebut dinilai masih belum optimal dan belum menyentuh angka 70 persen.
“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita, minimal 95 persen sampah harus terkelola,” tegasnya.
Munafri juga mengimbau camat dan lurah untuk lebih aktif turun ke lapangan, memantau kondisi wilayah, serta membangun keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan.
“Sering-sering turun ke wilayah. Lihat langsung, bangun kegiatan bersama masyarakat. Itu yang akan membuat perubahan nyata,” pungkasnya. (*)
About the Author
