JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan ganjil-genap yang dinilainya belum efektif mengatasi kemacetan di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi mendorong warga membeli kendaraan tambahan dengan nomor polisi berbeda.
“Ganjil-genap itu malah bisa menambah mobil. Orang yang punya mobil bernomor ganjil kemudian membeli mobil bernomor genap. Akhirnya jumlah kendaraan justru bertambah,” ungkap JK.
Pernyataan itu disampaikan JK seusai penandatanganan Nota Kesepahaman antara PMI dan PT Jasa Raharja (Persero) di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan, upaya meningkatkan keselamatan transportasi tidak boleh hanya berfokus pada penanganan korban kecelakaan, tetapi juga harus mengutamakan pencegahan.
“Jangan kita hanya berpikir bagaimana menangani orang yang tertabrak. Tetapi bagaimana supaya tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kemacetan, dan tidak terjadi bahaya di jalan,” ujarnya.
Subsidi BBM dan Ujian SIM
JK juga menyoroti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai subsidi perlu dievaluasi karena mendorong masyarakat memilih kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum, sehingga jumlah kendaraan di jalan terus bertambah.
“Karena terlalu banyak subsidi bahan bakar, orang akhirnya menggunakan mobil dan motornya sendiri. Salah satu cara menguranginya adalah mengurangi subsidi bahan bakar sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum,” jelasnya.
Selain itu, JK menyebut kedisiplinan pengendara menjadi faktor penting dalam menekan angka kecelakaan, termasuk lewat pengetatan ujian Surat Izin Mengemudi (SIM). Ia mengenang saat pertama kali mengurus SIM yang harus melalui ujian teori dan praktik secara ketat.
“Dulu waktu saya pertama mengambil SIM, betul-betul diuji, bahkan dua kali, teori dan praktik. Sekarang ujian-ujian untuk mendapatkan SIM tidak lagi seketat dulu,” katanya.
JK menambahkan, kemacetan tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat waktu produktif yang terbuang di perjalanan. Karena itu, ia menilai perlu kebijakan transportasi yang menyeluruh, mulai dari pengawasan kendaraan, peningkatan disiplin pengendara, hingga pengembangan transportasi umum.
Kerja Sama PMI dan Jasa Raharja
Terkait nota kesepahaman tersebut, JK menyebut PMI memiliki sumber daya yang dapat mendukung penanganan korban kecelakaan, antara lain ratusan ambulans, fasilitas rumah sakit, serta relawan terlatih pertolongan pertama dan penanganan kedaruratan. Potensi itu akan dioptimalkan lewat koordinasi dengan Jasa Raharja.
“Kita bekerja sama bukan hanya untuk mengatasi kecelakaan, tetapi juga bagaimana mengurangi kecelakaan. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama,” tegas JK.
Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) M. Awaluddin mengatakan, kecepatan dan ketepatan pertolongan saat kecelakaan terjadi sangat menentukan keselamatan korban.
“Dalam situasi kegawatdaruratan, setiap menit memiliki arti. Respons awal yang tepat, pertolongan pertama yang memadai, serta penanganan prarumah sakit yang terkoordinasi menjadi bagian penting dalam menyelamatkan kehidupan,” ujar Awaluddin.
Ia menjelaskan, Jasa Raharja memiliki mandat memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964, sedangkan PMI berpengalaman dalam pelayanan sosial kemanusiaan.
Awaluddin menegaskan, kerja sama itu harus ditindaklanjuti dengan program operasional konkret, pembagian peran yang jelas, dan evaluasi berkelanjutan. Salah satu yang akan dikembangkan adalah penguatan kapasitas relawan untuk mendukung keselamatan transportasi.
“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang kita tandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, PMI dan Jasa Raharja diharapkan memperkuat sistem pertolongan pertama, meningkatkan kesiapsiagaan relawan, serta mengembangkan edukasi keselamatan lalu lintas untuk menekan risiko kecelakaan.
