JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendorong peningkatan level regulasi penanganan kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, aturan tersebut masih berada pada tingkat peraturan menteri.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN,” kata Cak Imin.
Ia mengajak semua pihak menutup celah tata kelola yang memungkinkan kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, serta melindungi para pelapor.
Menurut Cak Imin, di era keterbukaan informasi dan media sosial, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Sistem anti-kecurangan, katanya, harus dibangun lewat ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan tidak boleh gagal akibat kepentingan tertentu.
Ia juga menegaskan pentingnya sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
Cakupan Peserta Capai 98,5 Persen
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, per 1 November 2026 Program JKN melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan itu meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, dan hubungan antarpemangku kepentingan.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Pujo.
Menurutnya, pengendalian kecurangan telah dilakukan lewat penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, serta perluasan kolaborasi lintas sektor.
BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Lembaga ini juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring dan pelaporan, serta mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi BNSP.
Selain teknologi, BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare, yakni layanan yang berorientasi pada hasil klinis terbaik dengan biaya lebih efisien.
“Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.
Dorong Pembentukan INHAFA
BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. INHAFA akan memiliki tiga peran strategis: forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Vetty Yulia Permanasari menyebut upaya pengendalian kecurangan tidak bisa dilakukan satu institusi sendirian. Diperlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
