JAKARTA, SMARTMAKASSA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjalani uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Uji publik ini menjadi salah satu komponen penilaian akhir Monev tahun ini.
Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mewakili Pemprov Sulsel memaparkan komitmen, kebijakan, dan implementasi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
Pemaparan berlangsung di hadapan tiga panelis, yakni Ketua Bidang Strategi dan Riset KIP Joemarthine Chandra, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, dan akademisi Emilia Bassar.
Andi Winarno menyatakan keterbukaan informasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Menurut dia, seluruh program dan kegiatan pemerintah harus bisa diketahui publik.
“Apapun yang kita lakukan harus terpublish semua sebagai bentuk akuntabilitas kita ke masyarakat. Kita membangun masyarakat harus tahu dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Apapun yang kita lakukan informasinya terdiseminasi ke masyarakat,” kata Winarno.
Ia menyebut Sulsel telah tiga kali meraih predikat Informatif dan berkomitmen menjaga keterbukaan informasi, terutama dalam pelayanan publik. “Alhamdulillah hari ini kita bahagia karena mengikuti uji publik monev, kita di Sulsel Alhamdulillah sudah tiga kali mendapatkan predikat informatif dan kita tetap berkomitmen bagaimana informasi itu bisa terbuka khususnya untuk pelayanan di Sulawesi Selatan,” ucapnya.
Dalam paparannya, Winarno menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel memperluas akses informasi publik melalui penguatan sistem komunikasi dan peningkatan kualitas layanan informasi yang inklusif. Salah satunya, Pemprov menyediakan situs web PPID Sulsel sebagai pusat layanan informasi bagi seluruh PPID pelaksana di lingkup pemerintah provinsi.
Pemprov juga memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar mereka memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses informasi publik.
Dari sisi sumber daya manusia, Pemprov Sulsel menggelar penguatan kapasitas bagi PPID pelaksana di lingkup pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Untuk masyarakat, edukasi keterbukaan informasi publik dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi lainnya guna meningkatkan literasi informasi.
Pada tiga penyelenggaraan Monev sebelumnya, Pemprov Sulsel meraih predikat Informatif pada 2022, 2024, dan 2025. Pada 2023, Sulsel berada di kategori Menuju Informatif.
