MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM — Rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan Barombong, Makassar, masih terbentur persoalan pembebasan lahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini harus menyelesaikan sengketa kepemilikan tiga bidang tanah sebelum proses pengadaan lahan dapat dilanjutkan.
Kendati Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menginstruksikan percepatan pembebasan lahan, pemerintah belum dapat mengambil langkah lebih jauh lantaran masih terdapat sejumlah pihak yang mengklaim kepemilikan atas objek tanah yang terdampak pembangunan.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan arahan wali kota diberikan sebagai respons atas aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai kebutuhan akses jalan yang lebih memadai di kawasan Barombong.
“Bapak Wali Kota (Pak Appi) ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, termasuk kelancaran akses jalan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, kendala yang dihadapi bukan semata-mata berkaitan dengan lambatnya proses pembangunan, melainkan adanya perbedaan klaim legalitas kepemilikan tanah dari sejumlah pihak.
“Warga saling mengklaim sebagai pemilik lahan dengan dasar alas hak dan sertifikat. Ini yang menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambatnya pembangunan, tetapi ada persoalan legalitas yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” tambahnya menanggapi keluhan masyarakat di media sosial.
Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, ditemukan sejumlah klaim kepemilikan dengan dokumen dan dasar penguasaan tanah yang berbeda.
Persoalan tersebut turut melibatkan gugatan dari beberapa pihak, di antaranya PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang berkaitan dengan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Selain gugatan, pemerintah juga menerima somasi dari seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” jelas Izhar.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin terburu-buru melakukan pembayaran ganti rugi sebelum status kepemilikan tanah benar-benar jelas. Sebab, pembayaran kepada salah satu pihak berpotensi memunculkan persoalan hukum apabila kemudian muncul pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan berbeda.
“Ketika kita melakukan pembayaran salah satu lahan, bisa menjadi masalah di kemudian hari. Karena di sisi lain ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dengan legalitas sertifikat. Ini yang masih kami carikan solusi,” ungkapnya.
Izhar mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran sementara, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah yang terdampak pengadaan, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Ketiganya memiliki dokumen kepemilikan maupun penguasaan tanah dengan dasar hukum berbeda sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut.
Untuk bidang tanah yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan sekitar 520 meter persegi. Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 1.175 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244.
Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut diterbitkan pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.
Perbedaan dokumen tersebut menjadi perhatian pemerintah karena perlu dipastikan keabsahan dan kekuatan hukumnya sebelum dijadikan dasar pembayaran ganti kerugian.
“Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut,” tuturnya.
Di sisi lain, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luas yang diperkirakan mencapai delapan hektare.
Keberadaan sertifikat tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang harus ditelusuri guna memastikan batas dan status masing-masing bidang tanah yang masuk dalam rencana pengadaan.
Menghadapi kompleksitas sengketa tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan mekanisme pengadaan tanah. Skema yang sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung atau business to business (B2B), kini diarahkan menggunakan tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Izhar menjelaskan, perubahan mekanisme tersebut dilakukan agar seluruh proses memiliki landasan administrasi dan hukum yang lebih kuat.
Pemkot Makassar terlebih dahulu akan menyelesaikan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen sebelum menyerahkan proses selanjutnya kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, pelaksanaan pengadaan tanah akan dilanjutkan ATR/BPN melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut mencakup pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap objek maupun subjek tanah.
“Jadi, solusi yang kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” terangnya.
Ia menambahkan, hasil verifikasi dan penilaian nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah penyelesaian terhadap masing-masing bidang tanah.
Apabila status tanah telah teridentifikasi, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Izhar menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pengadaan tanah merupakan tanggung jawab Pemkot Makassar. Sementara itu, pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai pembagian kewenangan masing-masing.
Pemkot Makassar bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan.
Adapun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan dengan menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan penting agar rencana pembangunan fisik jembatan dapat dilanjutkan.
Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Izhar mengakui, masyarakat memiliki harapan besar terhadap pembangunan Jembatan Kembar Barombong. Terlebih, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur yang kerap mengalami kepadatan lalu lintas dan menjadi keluhan pengguna jalan.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” tutup Izhar.
