JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM — Inovasi pelayanan publik berbasis digital menjadi andalan Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan. Melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memperkenalkan sistem pelayanan terpadu yang kini mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik.
Inovasi tersebut dipaparkan Munafri yang akrab disapa Appi dalam penjurian Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026 di Aula Lantai 4, Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan tim penilai, Appi memperkenalkan Lontara+ sebagai Super Apps resmi Pemkot Makassar yang dirancang untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform digital.
Menurutnya, aplikasi tersebut bukan sekadar sarana pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi kanal komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan respons pemerintah.
“Kami membawa satu Super Apps yang dibuat oleh rekan-rekan di Pemerintah Kota Makassar, namanya Lontara+. Seluruh keluh kesah dan persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi ini,” jelasnya.
Appi menjelaskan, pengembangan Lontara+ bertujuan memangkas proses birokrasi, meminimalkan potensi praktik pungutan liar (pungli), serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan secara cepat, mudah, dan transparan.
Dengan sistem yang terintegrasi, warga tidak perlu lagi mendatangi sejumlah kantor pemerintahan hanya untuk mengurus kebutuhan pelayanan atau menyampaikan pengaduan.
“Melalui satu kanal terintegrasi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengakses berbagai kebutuhan pelayanan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan,” tuturnya.
Lebih jauh, Lontara+ juga dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan. Mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Platform yang mulai dikembangkan sejak 2025 tersebut terus diperluas dengan mengintegrasikan informasi dan layanan dari berbagai perangkat daerah agar dapat diakses masyarakat melalui satu aplikasi.
Dari sisi pemanfaatan, Lontara+ menunjukkan perkembangan dengan jumlah pengguna yang telah melampaui 76 ribu orang dan mencatat lebih dari 3,9 juta aktivasi.
Selain itu, lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat telah diterima melalui platform tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
“Capaian ini menjadi gambaran pemanfaatan teknologi digital dalam memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan,” papar Ketua IKA FH Unhas tersebut.
Appi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya diukur dari keberadaan aplikasi atau banyaknya fitur yang tersedia. Hal terpenting adalah sejauh mana teknologi mampu memberikan manfaat nyata dan menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong warga agar lebih aktif menggunakan kanal pengaduan resmi pemerintah sehingga setiap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya meningkatkan partisipasi publik, Pemkot Makassar juga merencanakan penyelenggaraan Lontara+ Award.
Program tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat maupun perangkat daerah untuk semakin aktif memanfaatkan layanan digital serta meningkatkan kualitas tindak lanjut atas setiap pengaduan yang masuk.
Dalam kesempatan itu, Appi juga menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan I-SIM 2026 menjadi wadah bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk saling memperkenalkan inovasi dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi dan keunggulan tersendiri yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
“Harapan kita, hampir seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki program-program yang layak dijadikan percontohan,” tuturnya.
Ia berharap inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah tidak hanya menjadi kebanggaan masing-masing wilayah, tetapi juga dapat direplikasi secara lebih luas untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Melalui I-SIM ini, kita berharap keunggulan yang dimiliki daerah dapat dieksplorasi dengan baik, sehingga bisa direplikasi untuk bersama-sama membangun secara berkelanjutan,” harap Appi.
