Mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin
MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Putusan Perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks itu dibacakan di PN Makassar, Senin (9/11/2026).
Dengan putusan tersebut, penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar dinyatakan sah dan berdasar hukum.
Dalam pertimbangannya, Arwana menjelaskan bahwa praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi 2015, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, merupakan mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum yang pemeriksaannya dibatasi pada aspek formil.
Karena itu, dalil Pemohon bahwa kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun terlibat dalam pengadaan bibit nanas tidak dipertimbangkan. Dalil tersebut dinilai telah masuk ke pokok perkara yang menjadi ranah pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Terkait keberatan atas alat bukti, hakim menilai Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan alat bukti mana yang tidak sah. Penilaian bobot alat bukti, menurut hakim, juga merupakan domain pokok perkara. Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti pada penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti itu tetap sah dan dapat digunakan kembali.
Hakim juga merujuk Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM di persidangan. Untuk menilai keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya, titik tekannya ada pada substansi keterangan baru, bukan pada orangnya.
Hakim menyatakan Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Soal dalil tidak dicantumkannya rincian hak tersangka dalam surat penetapan sebagaimana Pasal 90 ayat (3) KUHAP, hakim menilai hak-hak itu secara faktual telah disampaikan penyidik saat pemeriksaan. Ketiadaan pencantuman tertulis tidak serta-merta membuat penetapan tersangka tidak sah. Dalil mengenai penyebutan nama Pemohon dalam surat dakwaan perkara lain juga dinilai tidak berdasar hukum dan ditolak.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut putusan itu. Menurutnya, hakim telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum di persidangan.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).
Soetarmi juga mengapresiasi Tim Jaksa Kuasa Termohon yang mempertahankan argumen hukum dan mematahkan dalil Pemohon selama persidangan.
Ia memastikan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama tersangka BB. Berkas itu ditargetkan secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar untuk menguji pokok perkaranya.
