SMARTMAKASSAR.COM – Penetrasi asuransi komersial di Indonesia masih berada di kisaran 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu disampaikan Indonesia dalam forum Accession Review Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) OECD di Paris, Prancis, 2–5 November 2026.
Total aset industri asuransi komersial naik dari sekitar Rp699,7 triliun pada 2017 menjadi Rp981,1 triliun pada 2025, atau tumbuh rata-rata sekitar 4,3 persen per tahun. Meski begitu, rendahnya penetrasi menunjukkan potensi pasar asuransi nasional yang belum sepenuhnya tergarap.
Untuk mengoptimalkan potensi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri mengembangkan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan lewat digitalisasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap asuransi. OJK juga mendorong penguatan ketahanan perusahaan melalui perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengelolaan aset dan kewajiban (asset-liability management).
Reformasi prudensial dilakukan lewat peningkatan persyaratan ekuitas minimum secara bertahap pada 2026 dan 2028. PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17 diterapkan sejak 2025. Kerangka Risk Based Capital (RBC) disempurnakan agar lebih sensitif terhadap risiko dan direncanakan berlaku mulai 2027.
Langkah tersebut dilengkapi penguatan pengawasan berbasis risiko, termasuk pemantauan berkelanjutan dan tindakan pengawasan dini (early intervention) terhadap perusahaan yang menghadapi permasalahan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut reformasi pengaturan dan pengawasan dimaksudkan membangun industri yang semakin tangguh dan menjangkau masyarakat lebih luas.
