SMARTMAKASSAR.COM – Cakupan kewajiban kepesertaan program pensiun di Indonesia baru menjangkau sekitar 37 persen pekerja. Peserta aktif program wajib setara sekitar 17 persen angkatan kerja. Data itu disampaikan Indonesia dalam Accession Review Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) OECD di Paris, Prancis, 2–5 November 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja sektor informal yang belum terjangkau sistem pensiun formal.
Sejalan dengan amanat UU P2SK, Pemerintah menyiapkan harmonisasi sistem pensiun nasional agar program wajib dan sukarela saling melengkapi. Reformasi diarahkan memperluas akses dan kepesertaan, meningkatkan kecukupan manfaat, serta memperkuat pembayaran manfaat secara berkala untuk menjaga kesinambungan pendapatan pada masa pensiun.
Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan Yani Farida Aryani mengatakan reformasi perlu bertahap dan terkoordinasi.
“Harmonisasi sistem pensiun merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai program dapat saling melengkapi, memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan kecukupan manfaat bagi masyarakat. Reformasi ini perlu dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan kemampuan pekerja dan pemberi kerja serta perlindungan atas hak-hak peserta,” kata Yani.
OJK mendukung arah kebijakan itu sesuai kewenangannya, khususnya lewat penguatan dana pensiun sukarela yang diselenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Di sisi investasi, OJK meninjau beberapa ketentuan dan menyiapkan penyesuaian regulasi untuk memperluas ruang diversifikasi portofolio dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
OJK juga mendorong penguatan asset-liability management, strategi investasi berbasis siklus hidup peserta (lifecycle investment), dan tata kelola dana pensiun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan banyaknya pekerja informal tanpa perlindungan hari tua yang memadai menjadi tantangan sekaligus potensi.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri dana pensiun, terutama dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum memiliki perlindungan hari tua yang memadai. Tantangan kita adalah bagaimana membuka potensi tersebut melalui perluasan akses, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta penguatan pengelolaan investasi dan tata kelola dana pensiun,” kata Ogi.
