JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Pemerintah menargetkan lebih dari 90 persen ekspor perkebunan nasional berbentuk produk turunan, di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan pasokan energi global. Saat ini, sekitar 20–30 persen ekspor perkebunan Indonesia masih berupa bahan mentah.
Target tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet saat menghadiri International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Target kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari 90 persen ekspor perkebunan sudah dalam bentuk produk turunan,” kata Alim.
Menurut Alim, sektor perkebunan berperan strategis mendukung swasembada pangan dan energi sekaligus memperkuat industrialisasi nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sawit, kakao, dan kelapa disebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.
“Perkebunan bukan hanya sumber devisa. Perkebunan juga menopang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menyejahterakan masyarakat, dan menjadi tumpuan energi terbarukan kita ke depan,” ujarnya.
Sejak 2025, pemerintah mencanangkan hilirisasi tujuh komoditas unggulan perkebunan, yakni tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Di sisi hulu, program ini mencakup perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan seluas sekitar 870 ribu hektare, mulai dari penyiapan lahan, penyediaan benih unggul bermutu, hingga penerapan praktik budidaya yang baik.
Pada 2026, pemerintah mengembangkan kawasan kakao seluas 174.000 hektare dan kawasan kelapa seluas 151.554 hektare.
Alim mencontohkan besarnya nilai tambah kelapa. Kelapa butiran yang dihargai sekitar Rp1.350 per kilogram berpotensi menghasilkan minyak kelapa senilai sekitar Rp60.000 per liter. Jika diolah menjadi virgin coconut oil (VCO), nilainya bisa mencapai Rp145.000 per liter atau lebih dari 100 kali lipat.
“Ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Pada Oktober tahun lalu, produk hilirisasi kelapa dari Maluku Utara juga sudah diekspor ke Tiongkok,” tuturnya.
Selain kelapa dan kakao, pemerintah memperkuat pengembangan tebu untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi. Ketergantungan pada impor gula yang rata-rata mencapai sekitar Rp44 triliun per tahun menjadi salah satu alasan pemerintah memperluas areal tebu dan melaksanakan program bongkar ratoon sejak 2025.
Di bidang energi, pemerintah mendorong penerapan mandatori biodiesel B50 sebagai tonggak menuju swasembada energi. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol E10 secara bertahap berbahan baku tebu, ubi kayu, jagung, sorgum, dan jambu mete. Untuk bioenergi, disiapkan pengembangan sawit seluas 2–5 juta hektare yang dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai ketentuan.
Alim menambahkan, transformasi perkebunan tak lepas dari dukungan riset dan inovasi, mulai dari varietas unggul berproduktivitas tinggi, budidaya presisi, mekanisasi, kecerdasan artifisial, hingga pengembangan produk hilir. Kelapa, misalnya, dapat diolah menjadi VCO, santan, air kelapa, coco fiber, coco peat, arang aktif, hingga pakan ternak, sehingga industri lebih efisien dan minim limbah.
“Teknologi dan inovasi harus mengubah keunggulan komparatif yang kita miliki menjadi keunggulan kompetitif,” katanya.
Ia juga menekankan pembagian peran yang jelas antarpemangku kepentingan. Pemerintah menyiapkan regulasi, insentif, dan infrastruktur; industri memperkuat investasi pengolahan serta menyerap hasil produksi pekebun; sementara pekebun dan koperasi menjaga mutu dan kontinuitas pasokan. Dukungan pembiayaan, riset, inovasi, dan pendampingan turut menjadi bagian penting.
Alim berharap ICExPO 2026, yang memasuki tahun kesembilan, menjadi ruang kolaborasi yang menghasilkan gagasan dan terobosan konkret bagi pekebun sawit, kakao, dan kelapa.
“Kami berharap melalui ICExPO 2026 ini bisa menjadi ruang diskusi yang melahirkan terobosan tepat guna, bukan hanya untuk sawit, tetapi juga untuk kelapa dan kakao,” pungkasnya.
