Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo
JAKARTA, SMARTMAKASSAR.COM – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membuka seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Pendaftaran calon petugas dibuka pada 5–10 November 2026, dengan kewajiban bagi pemerintah daerah menganggarkan biaya pelatihan dan perjalanan petugas melalui APBD.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan seleksi harus berjalan objektif, transparan, dan akuntabel agar petugas terpilih memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi melayani jemaah.
“Seleksi ini harus berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga petugas yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas untuk mendukung pelayanan kepada jemaah haji,” ujar Puji di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Seleksi PHD tahun ini mencakup dua bidang, yakni Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan. Kemenhaj melibatkan Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Puji menekankan pentingnya komitmen pemda dalam mendukung kesiapan petugas, terutama dari sisi anggaran.
“Selain persyaratan bagi calon petugas, pemerintah daerah juga harus menganggarkan biaya pelatihan dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi Petugas Haji Daerah melalui APBD. Dukungan anggaran ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan petugas untuk menjalankan tugas pelayanan kepada jemaah,” jelasnya.
Hasil Seleksi Diumumkan Terbuka
Untuk menjaga keterbukaan, hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua dan sekretaris panitia. Ketentuan serupa berlaku untuk rekapitulasi hasil Computer Assisted Test (CAT), yang diumumkan secara terbuka di lokasi tes dan/atau melalui akun masing-masing peserta.
Seleksi mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah.
Syarat Pendaftar
Calon peserta wajib menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah terakhir, surat rekomendasi kepala daerah, serta surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Peserta dari unsur non-aparatur sipil negara (non-ASN) wajib melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Dari sisi kualifikasi, calon PHD harus beragama Islam. Untuk bidang Pelayanan Umum, peserta berusia 30–55 tahun dengan pendidikan minimal sarjana (S1) atau sederajat. Adapun calon petugas bidang Pelayanan Kesehatan disyaratkan berusia 27–55 tahun.
Jadwal Seleksi
Tes CAT dijadwalkan pada 14 November 2026, sedangkan hasil seleksi diumumkan pada 16 November 2026. Kemenhaj mengimbau calon peserta mencermati seluruh tahapan dan jadwal serta memastikan kelengkapan dokumen sebelum mendaftar.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui https://petugas.haji.go.id/#/registrasi_phd.
