Aksi Stop Stunting 2026 Sasar 3.060 Desa/Kelurahan di Sulsel

MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Prevalensi stunting di Sulawesi Selatan masih berada di angka 23,3 persen dan menempati urutan ke-16 secara nasional. Untuk menekan angka tersebut, Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel meluncurkan Aksi Stop Stunting 2026 dengan sasaran 3.060 desa/kelurahan di 24 kabupaten/kota.

Peluncuran digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (3/11/2026), dan dihadiri Ketua TP PKK Sulsel, Ny. Naoemi Octarina Sudirman. Data prevalensi tersebut bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024.

Naoemi menegaskan keberhasilan program bergantung pada koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Luasnya cakupan sasaran, menurutnya, menuntut keterlibatan seluruh jajaran TP PKK dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, bersama kader Posyandu dan pemangku kepentingan terkait.

“Saya berharap seluruh jajaran TP PKK, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan, dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Koordinasi harus terus diperkuat agar pelaksanaan Aksi Stop Stunting berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepada Ketua TP PKK kabupaten/kota, ia meminta penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk mengawal kebijakan, dukungan anggaran dan logistik, serta memantau capaian program di wilayah masing-masing. Ketua TP PKK kecamatan diminta aktif melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan berkesinambungan.

Kader PKK dan Posyandu disebut sebagai garda terdepan pencegahan stunting. Mereka bertugas melakukan kunjungan rumah rutin, edukasi dan konseling gizi melalui komunikasi antarpribadi, serta mendorong perubahan perilaku dalam pola asuh dan kesehatan lingkungan.

Agar pendampingan efektif, kader wajib mendapat pembekalan dan pelatihan teknis sebelum turun ke lapangan. Materinya mencakup penggunaan aplikasi, pengisian formulir pendataan, hingga cara mengukur dan memantau pertumbuhan anak secara akurat.

Untuk wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, pengumpulan data dapat dilakukan lebih dulu lewat formulir manual. Data kemudian diinput oleh petugas penanggung jawab (Person in Charge/PIC) yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan memfasilitasi akses internet dan kebutuhan operasional kader.

TP PKK Sulsel mengajak pemerintah daerah, Forkopimda, Dinas Kesehatan, kader Posyandu, dan seluruh elemen masyarakat terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Peran keluarga dinilai penting, terutama dalam menjaga kesehatan ibu, memenuhi kebutuhan gizi anak, menerapkan pola asuh yang tepat, serta menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

“Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” kata Naoemi.

Sumber data: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024.