MAKASSAR, SMARTMAKASSAR.COM – Dua inovasi Pemerintah Kota Makassar di sektor pelayanan publik dan edukasi kebencanaan menjadi materi utama yang dipresentasikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.
Kedua inovasi tersebut yakni Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) dan SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana), yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui pendekatan digitalisasi pelayanan dan penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Pemaparan dilakukan langsung Munafri dalam tahapan penilaian presentasi kepala daerah pada ajang IGA 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (3/11/2026).
Dari Balai Kota Makassar, Munafri menjelaskan bahwa kedua inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat.
“Inovasi ini kami terapkan di Pemkot Makassar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif berbasis digital, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana,” ujar Appi.
Dalam presentasinya, Munafri menguraikan bahwa Lontara+ mulai dikembangkan sejak 2025 sebagai jawaban atas berbagai persoalan pelayanan publik dan tantangan perkotaan.
Ia mengungkapkan, sebelum inovasi tersebut dikembangkan, Pemkot Makassar masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kualitas dan kecepatan pelayanan publik yang belum optimal, layanan digital yang berjalan secara terpisah, hingga belum maksimalnya integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian yakni penanganan pengaduan masyarakat, pemerataan akses pelayanan, infrastruktur perkotaan seperti banjir, genangan dan kemacetan, hingga kebutuhan penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” jelas Munafri.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pemkot Makassar menghadirkan Lontara+ sebagai super-app yang mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan pemerintahan dalam satu platform digital.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ memungkinkan masyarakat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintah hanya melalui satu aplikasi.
Platform ini juga dirancang untuk mempercepat pelayanan, menyatukan data antar-OPD, memperluas akses layanan publik, serta mempercepat penanganan pengaduan masyarakat.
“Hadirnya inovasi Lontara+ tidak sekadar aplikasi digital, tetapi menjadi bagian dari perubahan sistem kerja pemerintahan agar lebih terhubung, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pengembangan Lontara+ turut didukung regulasi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Tahun 2024.
Selain penguatan regulasi, Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, hingga masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, serta evaluasi capaian secara berkelanjutan.
Dari sisi pemanfaatan, Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Platform tersebut juga menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 18.819 aduan telah diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian sebesar 91,7 persen.
“Ini menjadi bagian dari tujuh program strategis yang kami siapkan untuk memastikan digitalisasi berjalan terarah dan terukur,” katanya.
“Kami ingin menjadikan Lontara+ sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal informasi dan pelayanan,” sambung mantan CEO PSM tersebut.
Selain transformasi digital melalui Lontara+, Munafri juga memaparkan inovasi non-digital SALAMA yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.
Berbeda dengan Lontara+ yang berfokus pada integrasi layanan pemerintahan, SALAMA diarahkan untuk meningkatkan literasi dan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini melalui pendekatan edukatif dan psikologis.
Munafri menjelaskan, program ini dirancang agar anak-anak sekolah tidak hanya memahami langkah penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental dalam menghadapi situasi darurat.
“Program ini dirancang agar anak-anak sekolah tidak hanya memahami langkah penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental sehingga tidak mudah panik saat menghadapi situasi darurat,” terangnya.
Dalam pelaksanaannya, SALAMA menggunakan metode Hypno-Shield, yakni pendekatan afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang dipadukan dengan psikologi untuk membangun mentalitas tangguh pada anak.
Melalui metode tersebut, edukasi kebencanaan disampaikan dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Anak-anak juga dibekali kemampuan untuk tetap tenang serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.
Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, Dinas Pendidikan, psikolog, Komunitas Hipnoterapi Makassar, tenaga pendidik, relawan hingga pihak sekolah.
Personel BPBD juga dihadirkan sebagai sahabat anak agar proses edukasi tidak terkesan kaku, melainkan berlangsung lebih dekat dan interaktif.
“Jadi, anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini. Mereka tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi situasi tersebut,” paparnya.
Munafri yang juga Ketua IKA FH Unhas itu menambahkan, SALAMA dirancang agar dapat direplikasi di sekolah maupun daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi risiko bencana di masing-masing wilayah.
Dari implementasi program tersebut, sekitar 400 keluarga sekolah telah terlibat. Sementara tingkat pemahaman siswa terhadap langkah-langkah kesiapsiagaan bencana meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen.
“Tentu, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari hadirnya sebuah program, tetapi juga dari dampak dan manfaat,” tuturnya.
Lebih jauh, Munafri menegaskan Pemkot Makassar akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, regulasi, serta keberlanjutan inovasi agar program yang telah dibangun tidak berhenti pada satu periode pemerintahan.
Ia berharap, Lontara+ maupun SALAMA dapat menjadi bagian dari fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting, inovasi harus aplikatif, mudah digunakan, informatif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Munafri.
About the Author
